PAJAK ALAT BERAT

Keterangan Saksi dalam sidang di MK

KETERANGAN SAKSI SELAKU KETUA UMUM ASOSIASI PENGUSAHA PEMILIK DAN PENGELOLA ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT KONSTRUKSI SELURUH INDONESIA (APPAKSI)
MAHKAMAH KONSTITUSI, 26 April 2012

 

Majelis Hakim Yang Mulia

  1. Nama saya Sjahrial Ong , dalam kesempatan ini bertindak selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha  Pemilik dan Pengelola Alat-alat Berat dan Alat Konstruksi Seluruh Indonesia (APPAKSI).

 

Para anggota APPAKSI pada umumnya menyewakan " rental " Alat-alat berat ataupun alat konstruksi  kepada proyek-proyek dalam hitungan per jam , per hari  ataupun secara periodik, walaupun ada beberapa juga melaksanakan penyewaan alat dalam bentuk kontrak kerja secara jangka panjang. Proyek yang dilaksanakan sangat beragam mulai dari proyek pada bidang konstruksi, infrastruktur, kehutanan, pertanian, maupun pertambangan.

APPAKSI didirikan pada tahun 1987, yang pada awalnya merupakan mitra pemerintah dilingkungan  Departeman Pekerjaan Umam ( PU ) dalam rangka pembangunan Indonesia  khususnya dalam penyediaan  Alat-alat Berat  dan Alat-alat Konstruksi Para anggota APPAKSI pada umumnya adalah Perusahaan Nasional yang terdiri dari Perusahaan   BUMN seperti Waskita Karya, Hutama Karya , Jaya Konstruksi dll. Perusahan Swasta  Nasional seperti   PT Total Bangun Persada,  PT Paku Bumi,  PT Swakelo,  PT Lobunta , dll  Dan beberapa Perusahaan PMA seperti Thies Contractor dan Petro Sea.

Setelah terjadinya Krisis Moneter pada tahun 1998,  pembangunan konstruksi di lingkungan PU maupun swasta khususnya di Pulau Jawa menurun drastis. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan  , para anggota APPAKSI beralih ke bidang Kehutanan, Perkebunan  dan pertambangan yg bertumbuh pesat sejak awal tahun 2000.  Oleh karena itu, anggota APPAKSI yg pada era tahun 1990-an terfokus di Jakarta ( Jawa) menjadi beralih ke daerah-daerah di luar Jawa, khususnya Kalimantan dan Sumatera. Anggota-anggota APPAKSI yang awalnya di dominasi oleh perusahaan Kontraktor berubah menjadi Perusahaan Penyewa ( Rental ) Alat-alat berat. Ukuran perusahaan pun yang pada awalnya didominasi oleh Perusahaan-perusahaan besar berubah menjadi Perusahaan Swasta Nasional Menengah  dan Kecil yang tersebar diseluruh Indonesia.


Majelis Hakim Yang Mulia

  1. Berhubung  alat berat dan alat konstruksi sejak awal sampai saat ini nota bene adalah barang import . Maka APPAKSI  maupun beberapa asosiasi  yg bergerak dalam industri alat berat dan  alat konstruksi selalu mengikuti dan memakai  terminologi standard international, hal mana tidak diterapkan atau tidak diatur dalam perUndang-undangan nasional.

 

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah maupun sebelumnya dengan Undnag-undang nomor 34 tahun 2000 sama sekali tidak memberikan penjelasan, pengertian, maupun definisi alat berat dan alat-alat besar sehingga mengaburkan maksud dan jenis alat berat mengingat banyaknya jenis, ragam dan fungsi alat berat sebagaimana akan saya jelaskan berikut ini

Alat berat dan alat konstruksi  pada umumnya di bagi sesuai dengan sektor pemakaian alat tersebut, setelah itu baru di kategori dalam  jenis dan fungsi alat-alat tersebut ,dan dibagi lagi sesuai ukuran dan beratnya.

Contoh :

Kategori sesuai Pemakaian Per Sektor:

  1. Agriculture Machinery
  2. Construction Equipment
  3. Mining Equipment
  4. Forestry Equipment
  5. General Purpose Equipment

Kategori sesuai dengan Fungsinya

  1. Alat Berat untuk Pembangunan Jalan, yaitu : Buldozer, Excavator, Compactor, Motor Grader, Asphal Paving , dll.
  2. Peralatan Pembangunanan Gedung , yaitu : PileHammer, Bore Piling,Tower Crane, Genset , Passanger Lift ,dll
  3. Peralatan Pembangunan Jembatan , yaiyu : Launching Beam, Concrete Paving, dll
  4. Peralatan Angkutan Material , yaitu : Dump Truck, Mixer Truck, HDT,ADT,Tanker Truck , Crane Truck dll.
  5. Peralatan khusus seperti : Rock Breaker,  Water Pump, driling equipment dll.

Kategori sesuai dengan ukuran dan berat alat.

  1. Heavy Duty machinery / Equipment
  2. Medium Duty Equipment
  3. Light Duty Equipment.

Dalam dunia Internasional, alat besar dan alat berat selalu dikategorikan dan disebut sebagai Machinery atau Equipment (mesin-mesin atau Peralatan), tidak  dikatergorikan sebagai Vehicle (Kendaraan Bermotor), Oleh karena itu memasukan alat berat atau alat besar sebagai "Kenderaan Bermotor" adalah tidak tepat.

Majelis Hakim Yang Mulia,

  1. Untuk pengembangan organisasinya,  APPAKSI selalu berkomunikasi dengan asosiasi internasional sejenis seperti American Rental Association, Japan Heavy Equipment Industry Association, Korean Machinery Rental Association, dan beberapa asosiasi dinegara2 ASEAN termasuk Australia.

 

Dalam beberapa kesempatan berdiskusi di acara pameran international seperti Bauma German dan Conexpo di Amerika, APPAKSI telah mengecek pengenaan PKB ( Road Tax ) untuk alat berat dan alat besar. Dari informasi yg diperoleh dari beberapa negara seperti Amerika, Japan, Korea, Malaysia maupun Australia memang tidak dikenakan PKB (Road Tax) untuk alat besar dan alat berat. Catatan tambahan; malah untuk merangsang pembangunan konstruksinyanya Amerika telah memperpanjang Tax Relief Act 2010 section 179 Boost for Small Business  dalam Tax Incentives For Equipment Purchase untuk tahun 2011 dan 2012  yang artinya  untuk pembelian alat baru atau re-kondisi dengan nilai diatas US $ 500.000 dapat dikompensasi 30% dari pajak penghasilan diluar depresiasi (data terlampir)

 

Majelis Hakim yang Mulia

  1. Dalam kegiatan usahanya, para anggota APPAKSI sebenarnya  adalah perusahaan pembayar dan Wajib Pajak yang telah dikenakan dan membayar pajak antara lain. Bea Masuk (Import Duty) Alat-alat berat. PPN dan juga PPH untuk penyewaan Alat-alat berat. Namun sejak terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 perihal perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997  tentang Pajak Daerah dam Restribusi Daerah yang menempatkan  alat berat  dan alat besar  termasuk "Kendaraan Bermotor", beberapa  Pemda kemudian menerbitkan Perda untuk penentuan dan pengenaan  PKB  untuk  alat berat yang di mulai di Propinsi Lampung pada tahun 2002 .

 

Oleh karena itu, tidak tepat keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa pengaturan alat berat ada sejak jaman ordonansi dan Undang-undang Nomor 10 tahun 1968, karena terbukti istilah alat berat baru muncul dalam Undang-undang No. 34/2000, sedangkan dalam Undang-undang No. 19/1997 tidak ada istilah alat berat yang ada hanyalah istilah alat besar.

Sebenarnya Para Pemilik Alat Berat telah menyatakan keberatan dan meminta agar APPAKSI memberikan penjelasan ke Pemda. Setelah diadakan beberapa kali pertemuan antara  APPAKSI dengan Pemerintah Propinsi yang dilanjutkan  pertemuan di Mendagri. Pengurus APPAKSI menjelaskan kepada Mendagri mengenai fungsi dan sifat pemakaian Alat Berat yang tidak memakai jalan umum. Penjelasan tersebut telah diterima, terbukti Mendagri pada waktu itu telah mengeluarkan surat keterangan dan membatalkan penarikan PKB untuk alat berat dan alat konstruksi untuk Propinsi Lampung, sebagaimana ternyata dari surat nomor ..... tertanggal ..... perihal sebagaimana termuat dalam pokok surat tersebut (bukti lampirkan).

Penagihan PKB untuk alat berat juga terjadi dengan Pemda Kaltim.  Pada awal 2005 Pemda Kaltim mengeluarkan surat tagihan dan memaksakan penagihan PKB untuk  "Seluruh" alat berat. Setelah diadakan beberapa kali pertemuan antara Pemda Kaltim dengan Pengusaha, termasuk pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri. APPAKSI beserta beberapa Asosiasi mencoba menjelaskan alasan keberatan asosiasi dalam pengenaan PKB untuk alat berat.  Tetapi sangat disayangkan Pemda Kaltim tetap kukuh dalam pendirian, dan Setelah terbitnya Undang-undang nomor 28 tahun 2009.  Pemda Kaltim semakin giat dalam penagihan PKB untuk Alat-alat Berat khususnya di sektor Penambangan.

Para pemilik alat berat dan anggota APPAKSI khususnya yang juga tergabung dalam ASPINDO menyatakan keberatan, dan dengan kerjasama beberapa Asosiasi Terkait meminta dukungan dari Kadin maupun Menkeu yang ternyata mendapatkan dukungan yang sangat positif, bahwa Alat Berat yang tidak memakai jalan umum tidak seharusnya  dikenakan pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana ternyata dari .............. (bukti lampirkan)

Tetapi dengan adanya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 Pemda Kaltim tetap menagih PKB dengan berbagai cara khusunya di sektor Pertambangan.  Beberapa laporan dari anggota adanya  tindakan intimidasi, paksaan, ancaman, dengan melibatkan berbagai instansi.  Alat berat maupun proyek ada yang sampai diberi police line. Oleh karena itulah  beberapa anggota APPAKSI dengan sangat terpaksa tetap membayar dan  berupaya mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi  agar mendapat  keadilan dan kejelasan atas Undang-undang yang berlaku.

Keterangan dari saksi Pemerintah bahwa ada pembayaran PKB untuk alat berat di Riau dan NTB adalah tidak benar. Anggota-anggota APPAKSI yang bekerja di Caltex maupun RAPP Riau tidak membayar PKB untuk alat berat, mungkin yg dimaksud oleh saksi tersebut adalah Truk Berat yang memang memakai jalan umum dan membayar PKB.

 

Majelis Hakim yang Mulia.

  1. Menyalahkan alat berat sebagai  faktor pengrusak jalan umum adalah  kurang tepat, karena faktor  mutu jalan  juga merupakan  salah satu faktor utama cepatnya jalan rusak. Contoh konkrit yg dapat kami sampaikan adalah jalan umum di negara tetangga kita Malaysia, dan Thailand yang sering kami kunjungi. Alat-alat Berat disana juga di angkut dgn Trailer dari satu proyek ke Proyek lain melalui jalan umum. Tetapi alat berat tidak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan jalan-jalan mereka tidak rusak seperti yang kita lihat di Indonesia khususnya di daerah-daerah Kalimantan. Kami mengharapkan Pemerintah agar membangun infrastruktur jalan yang bermutu tinggi karena salah satu faktor high cost economy di Indonesia adalah sarana angkutan yang kurang memadai.

 

Hal lain yang perlu kami jelaskan bahwa  tidak semua Alat-alat berat berkerja dan menetap  pada suatu proyek,  khususnya alat berat ataupun alat konstruksi yang  dirental dalam waktu jangka pendek.  Alat berat  selalu  berpindah-pindah wilayah misalnya dari Kaltim, ke Kalsel maupun ke Jawa vise versa. Oleh karena itu akan terjadi pembebanan Pajak  Daerah yg tumpang tindih dan berganda, karena alat berat sudah dikenakan pajak.

Kami melihat bahwa pengenaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak penambahan nilai (PPN) sudah tepat dan lebih adil dan jelas dalam pelaksanaannya, dari pada pengenaan PKB. Setiap melakukan kontrak kerja dan penyewaan alat berat, kita telah sepakat bahwa penyewa atau  proyek membayar PPN,  sedangkan pemilik alat membayar PPH. Oleh  karena  itu pengenaan PKB saat ini menimbulkan masalah dan perselisihan antara pemilik alat dengan penyewa juga.

Majelis Hakim  yang Mulia,

  1. Sebagai tambahan informasi dapat kami sampaikan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, pada tanggal 9 Juli 2002 menulis surat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, perihal Pungutan PKB dan BBNKB, yang pada pokoknya mendukung usul dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) melalui surat nomor 067/APBI/VI/2002 tanggal 12 Juni 2002, agar Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 khususnya mengenai pungutan PKB dan BBNKB ditinjau kembali. (bukti lampirkan), alasannya  karena  alat-alat berat hanya dioperasikan di wilayah pertambangan tidak di jalan umum. Disamping itu  telah dikenakan berbagai jenis pajak bea dan iuran sehingga dengan adanya tambahan pajak baru  akan menambah beban yang dapat  mengganggu  terciptanya iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

 

Pada tanggal 16 Maret 2005, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, karena alat-alat berat dan alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tidak dapat dikenakan objek pajak kendaraan bermotor. (bukti terlampir)

Pada tanggal 9 Agustus 2008, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Muhamad S. Hidayat, menulis surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri perihal Peninjauan Ulang Pengklasifikasian Alat-alat Berat dan alat besar sebagai Kendaraan  Bermotor, dimana pada pokoknya surat tersebut menyampaikan keresahan para  Asosiasi sektoral  antara lain ( APPAKSI – Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia, APBI – Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, IMA – Indonesia Mining Association, PAABI – Perhimpunan Agen Tunggal Alat-alat Berat Indonesia) dalam pertemuan dengan KADIN Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2008, atas ketidakpastian hukum sehubungan dengan segera akan dilaksanakannya Perda Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk alat berat/alat besar. KADIN meminta kepada Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri untuk tidak memasukan alat-alat berat dan alat-alat besar dalam  klasifikasi Kendaraan Bermotor. (bukti terlampir).

Pada tanggal 20 Februari 2009, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, juga mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri, perihal Pengenaan Pajak PKB dan BBNKB atas Alat Berat atau alat besar, yang isinya mengacu kepada Surat Menteri Sekretaris Negara No. B-39/M.Sesneg/D-3/1/2009 perihal Masukan atas Kebijakan yang Meresahkan Pengusaha tentang pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) oleh pemerintah daerah  atas alat berat/besar. Menteri Perindustrian menyampaikan bahwa Alat berat merupakan barang modal untuk menunjang kegiatan produksi di sektor pertambangan, pertanian, kehutanan, konstruksi, infrastruktur, dan sebagainya seperti halnya mesin peralatan produksi di industri manufaktur pada umumnya. Alat besar tidak digunakan di jalan umum untuk kegiatan sehari-harinya, karena bukan alat transportasi penumpang dan semata-mata sebagai alat produksi di dalam area usaha dan tidak menggunakan bahan bakar bersubsidi tetapi menggunakan bahan bakar dengan harga industri. Menteri Perindustrian juga mengusulkan agar Menteri Dalam Negeri dapat mempertimbangkan keberatan para pengusaha/industri atas pengenaan PKB dan BBNKB terhadap alat berat/besar agar tercipta iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (bukti terlampir)

Majelis Hakim yang Mulia 

  1. Demikianlah hal-hal yg dapat kami sampaikan, sekali lagi ingin kami tegaskan bahwa para pemilik alat berat khususnya anggota APPAKSI tidak keberatan untuk membayar pajak, karena selama ini kami adalah para pembayar pajak yang taat selama aturannya jelas sesuai dengan aspek filosopis, sosiologis maupun yuridis seperti halnya pajak untuk alat berat dalam bentuk bea masuk,pph, ppn, dll. Penolakan kami terhadap penarikan pajak alat-alat berat karena menempatkan alat-alat berat sebagai kendaraan bermotor yang jelas-jelas berbeda dan tidak bisa dipersamakan baik dari jenis, tugas dan fungsinya sebagaimana terurai diatas. Selain itu berdasarkan pengalaman kami di lapangan penarikan pajak alat berat tersebut dapat menimbulkan distorsi untuk kelangsungan bisnis dan iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi dan kegiatan ekonomi didaerah karena menimbulkan high cost economi. Menurut hemat kami cara pandang penarikan pajak seharusnya dilihat dampak kegiatan dan bangkitan ekonomi yang dihasilkan (multiplier effect) dimana terhadap barang produksi harus dilihat hasil produksinya jangan sampai penarikan pajak terhadap alat produksi justru akan menghambat/mengurangi produksi yang dihasilkannya sehingga pada gilirannya mengurangi potensi pendapatan negara dari hasil kegiatan ekonominya.

 

Terimakasih.
Salam Sejahtera