Categories
Info Rantai Pasok

KPBU – PROYEK -SPAM

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penjajakan minat pasar (market sounding) dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek SPAM Regional Karian-Serpong senilai Rp 2,21 triliun. Kegiatan market sounding dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur melalui video conference pada Jumat (17/4/2020) sesuai protokol COVID-19 dan diikuti 150 peserta dari 71 institusi yang berasal dari para calon investor, lembaga keuangan, konsultan, asosiasi, pemerintah pusat dan daerah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, prasarana dan sarana air minum merupakan salah satu infrastruktur dasar yang memberikan pengaruh vital pada kesehatan dan lingkungan. Pembangunan SPAM Regional Karian-Serpong melalui skema KPBU menjadi salah satu agenda yang menjadi prioritas dalam menjaga optimisme dan kesinambungan pembangunan infrastruktur di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19.

“Jadi apa yang kita lakukan hari ini pasti akan sangat bermanfaat saat Pandemi COVID-19 ini berlalu. Kita ingin proyek ini dapat terwujud, sekaligus memenuhi target RPJMN 2020-2024 untuk mencapai layanan akses air minum 100%,” kata Menteri Basuki.

Ditambahkan Menteri Basuki, SPAM Karian-Serpong selain memiliki nilai sosial ekonomi yang besar untuk penyediaan air minum bagi warga Jakarta, juga menjadi salah satu upaya dari perbaikan lingkungan/ environmental remediation bagi Kota Jakarta. Hal ini utamanya untuk mencegah terus turunnya muka air tanah akibat penggunaan air tanah yang berlebihan di Jakarta.

“Kalau proyek SPAM Karian-Serpong ini nanti selesai, maka kita baru bisa mengeluarkan kebijakan melarang orang-orang memakai air tanah. Selama ini belum selesai, tidak akan bisa melarang orang untuk memakai air tanah, mengingat selama ini kebutuhan air dipasok hanya dari Jatiluhur, Jabar, sehingga tidak mencukupi,” ujar Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, jika SPAM Karian-Serpong ini selesai dan penurunan tanah di Jakarta bisa dihentikan karena kita bisa larang penggunaan air tanah. “Dengan demikian proyek SPAM Karian-Serpong ini adalah proyek besar karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih besar nanti,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki berharap pengerjaan proyek KPBU SPAM Karian-Serpong dapat dimulai konstruksinya pada 2021. Hal ini agar waktu jeda antara target rampungnya konstruksi Bendungan Karian di Lebak, Banten, pada tahun 2021 dengan pemanfaatannya melalui proyek SPAM Karian-Serpong tidak terlalu panjang.

“Diharapkan sudah bisa mulai tender secepatnya dan pada kuartal keempat 2020 sudah bisa tanda tangan kontrak, sehingga diharapkan pada 2021 dapat dimulai konstruksinya agar proyek ini kemungkinan selesai pada 2022 atau 2023,” ujar Menteri Basuki.

Total kapasitas SPAM Regional tersebut 4.600 liter/detik bagi sekitar 1.6 juta warga di Jakarta bagian Barat dan sekitarnya. Sistem ini akan melayani area DKI Jakarta (3.200 lpd), Tangerang (650 lpd), dan Tangerang Selatan (750 lpd) dengan pipa transmisi sepanjang 25,2 km. Masa kontrak KPBU SPAM tersebut direncanakan selama 33 tahun dimana pengembalian investasi dilakukan dengan tarif air.

Proyek SPAM Regional Karian-Serpong tersebut diperlukan karena terbatasnya cakupan layanan PAM Jaya untuk DKI Jakarta. Pelayanan yang ada baru mencapai 28,05%, sementara PDAM Kota Tangerang 12,77% (untuk melayani Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan). Di lain pihak ada keterbatasan APBN untuk pembangunan infrastruktur, sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan proyek SPAM melalui KPBU.

Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang juga hadir dalam market sounding virtual tersebut mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi nasional maupun global akibat COVID-19, bidang infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam memobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan memulihkan kondisi perekonomian. “Kita tidak bisa berdiam diri di masa sulit ini. BKPM akan mendukung penuh menjadi garda terdepan dengan fasilitasi proses perijinan, konstruksi hingga finalisasi, bagi siapapun pemenang tendernya,” ujar Bahlil.

Turut mengikuti video conference acara tersebut yakni Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Hery Trisaputra Zuna, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman – Bapak Haryo Bekti Martoyoedo, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Jay)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#PUPRsiapmelayani
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri
#PUPRBangkitMelawanKorupsi

Categories
Info Rantai Pasok Kegiatan APPAKSI

Daftar 41 Proyek Prioritas 2020 – 2024

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) melansir 41 proyek prioritas strategis nasional yang akan dibangun pada 2021. Proyek-proyek tersebut sesuai dengan sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan  41 proyek strategis nasional memiliki daya ungkit yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Tahun ini, pembangunan akan diarahkan pada sektor industri, pariwisata, dan investasi di berbagai wilayah daerah. Pembangunan ketiga sektor tersebut didukung sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur untuk menciptakan pertumbuhan berkualitas.

“Untuk pertama kalinya, proyek prioritas strategis atau major project dalam RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana anggaran RKP,” ujarnya dalam Kick Off Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) 2021 di Gedung Bappenas, Senin (24/2/2020).

Dia menuturkan, pembangunan lima tahun ke depan diprioritaskan untuk membentuk struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Menurut Suharso, 41 proyek strategis akan dibagi ke dalam tujuh kelompok dengan tujuan yang beraga, mulai dari memperkuat ketahanan ekonomi hingga memperkuat infrastruktur, hingga peningkatan daya saing SDM.

Berikut daftar proyek strategis nasional 2020-2024, dilansir dari Bappenas ;

  1. 10 Destinasi wisata prioritas (Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka-Belitung, Morotai).
  2. 9 Kawasan industri luar Jawa dan 31 Smelter.
  3. Penguatan jaminan usaha dan 350 korporasi petani-nelayan.
  4. Industri 4.0 di lima subsektor prioritas.
  5. Pembangunan energi terbarukan berbasis kelapa sawit.
  6. Revitalisasi tambak di sentra produksi Udang dan Bandeng.
  7.  Integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional.
  8. Pembangunan wilayah Batam-Bintan
  9. Pengembangan wilayah metropolitan Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar
  10. Pengembangan Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sorong.
  11. Ibu Kota Negara (IKN)
  12. Pemulihan Pasca-Bencana
  13. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
  14. Wilayah adat Papua.
  15. Pendidikan dan pelatihan vokasi industri 4.0
  16. Pembangunan Science Techno Park
  17. Integrasi Pembangunan Sosial
  18. Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting
  19. Infrastruktur TIK untuk transformasi digital
  20. Jalan Tol Trans Sumatra Aceh-Lampung
  21. KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)
  22. KA Makassar Pare-Pare
  23. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
  24. 18 Waduk Multiguna
  25. Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMs, Gardu Induk 38.000 M/A
  26. Pembangunan dan pengembangan kilang minyak
  27. Pipa gas bumi Trans Kalimantan
  28. Sistem angkutan umum massal di 6 wilayah kota metropolitan
  29. Pengamanan pesisir lima kota pantura Jawa
  30. Infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta sambungan
  31. Pemulihan 4 daerah aliran sungai kritis
  32. Jembatan udara 37 rute di Papua
  33. Jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar,dan terdepan
  34. Jalan Trans Papua Merauke-Sorong
  35.  Akses air minum perpipaan 10 juta sambungan
  36. Akses sanitasi limbah domestik
  37. Rumah susun perkotaan 1 juta
  38. Penguatan sistem peringatan dini bencana
  39. Pembuatan fasilitas pengolahan limbah B3
  40. Penguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 CSRT
  41. Penguatan keamanan laut Natuna

Sumber Berita
Feni Freycinetia Fitriani 
– Bisnis.com24 Februari 2020  |  17:35 WIB

Categories
Info Regulasi Badan Usaha

Info Registrasi Alat

Categories
Kegiatan APPAKSI

KLASIFIKASI USAHA

KLASIFIKASI SIPIL

KLASIFIKASI GEDUNG

KLASIFIKASI MEKANIKAL

KLASIFIKASI PEKERJAAN LAIN-LAIN

KLASIFIKASI PEKERJAAN SPESIALIS

Categories
LPJK - N

Panduan Registrasi alat

https://registrasialat.weebly.com/

Categories
Info Regulasi Badan Usaha Kegiatan APPAKSI

Pembiayaan

Leasing.

Leasing atau sewa-guna-usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Dengan melakukan leasing perusahaan dapat memperoleh barang
modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak lessor.
Melalui pembiayaan leasing perusahaan dapat memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Hal ini sungguh berbeda jika kita mengajukan kredit kepada bank yang memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar. Bagi perusahaan yang modalnya kurang atau menengah, dengan melakukan perjanjian leasing akan dapat membantu perusahaan dalam menjalankan roda kegiatannya. Setelah jangka leasing selesai, perusahaan dapat membeli barang modal yang bersangkutan. Perusahaan yang memerlukan sebagian barang modal tertentu dalam suatu proses produksi secara tibatiba, tetapi tidak mempunyai dana tunai yang cukup, dapat mengadakan perjanjian leasing untuk mengatasinya. Dengan melakukan leasing akan lebih menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana dibanding dengan membeli secara tunai.
Di Indonesia leasing baru dikenal melalui surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan No.KEP-122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, dan No.30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Sejalan dengan perkembangan waktu dan perekonomian Indonesia permasalahan yang melibatkan leasing semakin banyak dan kompleks. Mulai dari jenis leasing yang paling sederhana sampai yang rumit. Perbedaan jenis leasing menyebabkan perbedaan dalam pengungkapan laporan keuangan, perlakuan pajak dan akibatnya pada pajak penghasilan badan akhir tahun. Capital lease dan operating lease sama-sama dikenakan pajak pertambahan nilai, sedangkan untuk operating lease disamping dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23, hal ini karena diperlakukan sebagai sewa menyewa biasa. Biaya-biaya yang berkaitan dengan transaksi lease dianggap sebagai biaya usaha bagi pihak lessee.
Munculnya lembaga leasing merupakan alternatif yang menarik bagi para pengusaha karena saat ini mereka cenderung menggunakan dana rupiah tunai untuk kegiatan operasional perusahaan. Melalui leasing mereka bisa memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal dengan jangka waktu pengembalian antara tiga tahun hingga lima tahun atau lebih. Disamping hal tersebut di atas para
pengusaha juga memperoleh keuntungan-keuntungan lainnya seperti kemudahan dalam pengurusan, dan adanya hak opsi.
Suatu keuntungan lain jika ditinjau dari laporan keuangan fiskal adalah transaksi capital lease diperhitungkan sebagai operational lease pembayaran lease dianggap sebagai biaya mengurangi pendapatan kena pajak. Tetapi tidak begitu halnya jika ditinjau dari segi komersial.
Secara umum leasing artinya Equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pengertian leasing menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP- 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah: ”Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama”.
Equipment Leasing Association di London memberikan definisi leasing sebagai berikut: “Leasing adalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh lessee. Hak pemilikan barang modal tersebut ada pada lessor sedangkan lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan
dalam jangka waktu tertentu”.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pada prinsipnya pengertian leasing terdiri dari beberapa elemen di bawah ini:
1. Pembiayaan perusahaan
2. Penyediaan barang-barang modal
3. Jangka waktu tertentu
4. Pembayaran secara berkala
5. Adanya hak pilih (option right)
6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama
7. Adanya pihak lessor
8. Adanya pihak lessee
Pembiayaan melalui leasing merupakan pembiayaan yang sangat sederhana dalam prosedur dan pelaksanaannya dan oleh karena itu leasing yang digunakan sebagai pembayaran alternatif tampak lebih menarik. Sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan modal bagi perusahaan-perusahaan, maka leasing didukung oleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut:
1. Fleksibel, artinya struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yaitu besarnya pembayaran atau periode lease dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kondisiperusahaan.
2. Tidak diperlukan jaminan, karena hak kepemilikan sah atas aktiva yang di lease serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva yang dilease sudah merupakan jaminan bagi lease itu sendiri.
3. Capital saving, yaitu tidak menyediakan dana yang besar, maksimum hanya menyediakan down payment yang jumlahnya dalam kebiasaan lease tidak terlalu besar, jadi dalam hal ini bisa dikatakan menjadi suatu penghematan modal bagi lessee, yaitu lessee dapat menggunakan modal yang tersedia untuk keperluan lain. Karena leasing umumnya membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan.
4. Cepat dalam pelayanan, artinya secara prosedur leasing lebih sederhana dan relatif lebih cepat dalam realisasi pembiayaan bila dibandingkan dengan kredit investasi bank, jadi tanpa prosedur yang rumit dan hal itu memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk memperoleh mesin-mesin dan peralatan yang mutakhir untuk memungkinkan dibukanya suatu bidang usaha produksi yang baru atau untuk memodernisasi perusahaan.
5. Pembayaran angsuran lease diperlakukan sebagai biaya operasional, artinya pembayaran lease langsung dihitung sebagai biaya dalam penentuan laba rugi perusahaan, jadi pembayarannya dihitung dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak.
6. Sebagai pelindung terhadap inflasi, artinya terhindar dari resiko penurunan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi, yaitu lessee sampai kapan pun tetap membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajibannya.
7. Adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa lease.
8. Adanya kepastian hukum, artinya suatu perjanjian leasing tidak dapat dibatalkan dalam keadaan keuangan umum yang sangat sulit, sehingga dalam keadaan keuangan atau moneter yang sesulit apapun perjanjian leasing tetap berlaku.
9. Terkadang leasing merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan, terutama perusahaan ekonomi lemah, untuk dapat memodernisasi pabriknya.

Categories
Info Regulasi Badan Usaha Kegiatan APPAKSI

program kerja

     Rencana Kerja APPAKSI  tahun 2020 – 2024
ABidang Organisasi dan Kelembagaan  
1.Mengajak rekanan perusahaan2 daerah yang  potensial untuk menjadi   anggota APPAKSI
2.Perpanjangan Kartu Tanda Anggota APPAKSI di buat di Pusat.
3.Kordinasi rutin BP dan Dewan Kehormatan secara rutin.
4.Mempromosikan APPAKSI keperusahaan2 pengelola Alat Konstruksi (Pemilik alat,Sub Kontraktor )untuk menjadi anggota 5.Memotivasi anggota yang kurang aktip agar dapat mengetahui acara2 Yang di selenggarakan da diajak mengikuti kegiatan2 tersebut.  
6.Iuran Keanggotaan di diadakan penagihan  secara baik.   7.Peningkatan Organisasi dan ke sekretariatan  
BBidang Hukum.
1.Menginventarisasikan / Mengkaji Undang2 / Peraturan yang        mempengaruhi usaha APPAKSI.                                                   
2. Memperjuangkan pembebasan Bea Balik Nama A 2 B dan
    Pajak Alat Berat (BBN KB dan PKB )        
3. Memperjuangkan kepada instansi terkait agar semua kontraktor asing  menggunakan A2 B milik anggota APPAKSI dan Registrasi Alat  
4 Berat Milik Kontraktor Asing Apabila masuk Indonesia dengan       perijinan  khusus.                
5. Adanya pedoman Standarisasi Kontrak yang aman untuk anggota APPAKSI.

CBidang Informasi bursa Alat     
1.Menghimpun informasi kepada anggota dan
   pengguna A2B yang hendak menjual / membeli Peralatan Berat / Alat    Konstruksi                            
2.Menghimpun informasi tentang:    
– Harga alat baru / bekas ( dalam/luar negeri )
           – Harga  komponen /sukucadang
           – Data workshop ,Agen / distributor.
           – Menyusun pedoman harga sewa alat secara  berkala.       3.Mengefektipkan Web Site “APPAKSI” dan Majalah Info Alat

D Tehnologi dan Peralatan       
1.
Memberikan informasi /pengetahuan tentang peralatan kepada anggota        
2. Membina hubungan dengan asosiasi yang terkait di dalam/luar     negeri,untuk  tukar menukar  pengalaman dan informasi tehnologi peralatan                      
3 Menyelenggarakan seminar2 yang berkaitan dengan tehnologi peningkatan produktivitas peralatan.                                              4.Hubungan baik dengan agen / distributor Alat  untuk info tehnologi yang terbaru.                                            
5.Meningkatkan profesionalisme bidang Manajemen pengelolaan alat berat/alat konstruksi.

EBidang Informasi Pasar /  Proyek ,  
1.Mendata kepemilikan alat yang di miliki oleh anggota APPAKSI dengan       menerapkan Registrasi Alat Berat. ( WEB SITE APPAKSI  ON LINE)                            
2.Menghimpun informasi tentang peluang pasar secara dini dan di      informasikan ke anggota.                                          
3.Memantau perkembangan iklim lingkungan usaha                      
FBidang Kelembagaan.  
1.Menggalang kerja sama dengan asosiasi lain   
– APBI. (Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia)    
– IMA. (Indonesian Mining Association)    
– PAABI (Perhimpunan Agen Tunggal Alat2 Besar Ind)    
– ASPINDO (Asosiasi Pertambangan Indonesia)
– HINABI (dan pihak terkait dalam       menciptakan iklim usaha yang kondusif.                                               
2.Mengadakan kerja sama dengan  asosiasi sejenis yang berada di luar Negeri.          
GBidang Diklat / Sertifikasi    
1.Memperjuangkan Perubahan SBU Baru ke LPJK sesuai dengan Kompetensi APPAKSI                                          
2.Mengadakan kerjasama dengan pemerintah dan swasta dalam hal DIKLAT untuk: Tenaga Operator,Mekanik dan Pengawas.                                    
3.Menyelenggarakan DIKLAT untuk tenaga operator dan mekanik. 4.Menyiapkan Asosiasi Profesi (embrio) untuk membentuk LSP ( Lembaga Sertifikasi Profesi ) yang dapat menerbitkan SKA,dan SKTK  
HBidang Perkebunan dan Kehutanan   

1.Kontraktor Perkebunan yang padat alat
2.Menggali Info /  potensi Perkebunan di setiap Wilayah dan Peluang Usaha        untuk anggota APPAKSI  
IBidang Pertambangan.
1. Pendekatan kontraktor2 Tambang skala besar untuk masuk ke APPAKSI   
2. Kajian pola sertifikasi Peralatan Berat untuk Tambang yang di kelola Asing
3. Meng adobe System Sertifikasi Tenaga Ahli di Tambang untuk
pengembangan SDM Anggota APPAKSI.

JBidang Konstruksi   
1.Memelajari perolehan proyek secara online dengan memperoleh        Informasi pasar yang potensial           
2.Pembelajaran Metode  Kerja Konstruksi yang efisien ndukung Pricing.    
3.Standarisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk          Peralatan Anggota APPAKSI.
 4.Seminar2 dan Pelatihan terkait Manajemen Peralatan yang          menggunakan system modernisasi dengan aplikasi2 untuk Konstruksi                
GS 2020
Categories
Kegiatan APPAKSI

Golf hut 30

Categories
Info Rantai Pasok

Data Rantai Pasok

Memasuki periode RPJMN 2020-2024, fokus pembangunan infrastruktur kembali menjadi salah satu visi untuk Indonesia 2019-2024. Penetapan visi ini berfokus pada infrastruktur besar seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara yang akan menghubungkan interkoneksi infrastruktur dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, parawisata,  persawahan perkebunan dan perikanan.  Mengacu pada Rencana  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, anggaran infrastruktur direncanakan mengalami peningkatan sebesar 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp419,2

Triliun. Selain itu, gagasan pemindahan Ibu Kota Negara juga perlu diperhatikan baik dari sisi pembiayaan maupun dalam hal penguatan sumber daya, mengingat total pembiayaan fisik gagasan pemindahan Ibu Kota Negara yang mencapai Rp466 Triliun (Kementerian PPN/Bappenas,   2019).   Tanpa   adanya   suatu   kolaborasi   antara   seluruh   pemangku kepentingan dalam mengelola pembangunan akan menghambat pencapaian pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan pada Tahun 2020-2024.

Upaya Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur tahun 2020-2024 diantaranya  dengan  menyusun  kebijakan  dalam  mendukung  peningkatan  kinerja  rantai pasok konstruksi juga tertuang pada huruf f Pasal 5 (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi, “Mengembangkan sistem rantai pasok jasa konstruksi” dan huruf g yang berbunyi, “Membangun sistem rantai pasok material, peralatan, dan teknologi konstruksi”, serta Pasal 83 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa setiap pengguna jasa dan penyedia jasa serta institusi yang terkait dengan jasa konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan layanan. Sehingga melalui pengelolaan supply-demand material dan peralatan konstruksi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri konstruksi.

Kebijakan  ini  semakin  dipertegas  dengan  terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22

Tahun 2020 tentang Peraturan Perlaksanaan UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pada pasal 24 ayat 1 mengamanatkan bahwa kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan   usaha   rantai   pasok   sumber   daya   konstruksi.   Sumber   daya   konstruksi mengutamakan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan yang salah satunya adalah sumber daya material dan peralatan konstruksi. Pada pasal 25 ayat 3 mengamanatkan bahwa sumber daya material dan peralatan konstruksi harus menggunakan material dan peralatan yang telah lulus uji dari lembaga yang berwenang sesuai dengan standar, dan mengoptimalkan penggunaan material dan peralatan dalam negeri.

Terkait dengan penyusunan data dan informasi khususnya material dan peralatan konstruksi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 diatas, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melakukan Penandatanganan Pakta Komitmen Bersama tentang Penyediaan Data dan Informasi Material dan Peralatan Konstruksi antara Direktur Jenderal Bina Konstruksi dengan 12 (dua belas) Asosiasi MPK pada tanggal 16 Oktober 2018 yang disaksikan oleh Bapak Menteri PUPR untuk menyusun informasi yang akurat, komprehensif, dan valid, baik dari sisi supply (ketersediaan) maupun sisi demand (kebutuhan) material dan peralatan konstruksi. Dengan demikian, seluruh stakeholder dapat berkoordinasi dan berkolaborasi untuk bersama-sama menghimpun data

dan  informasi  yang  dibutuhkan  terkait  dengan  supplydemand  material  dan  peralatan konstruksi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Nasional.

Selaras  dengan  hal  tersebut,  Direktorat  Jenderal  Bina  Konstruksi  telah  menyusun Rencana  Strategis  Direktorat  Jenderal  Bina  Konstruksi  Tahun  2020-2024,  diantaranya adalah: (a) untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan konstruksi pada tahun 2015-2019; (b) memantau pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020; dan (c) menyusun Sasaran Strategis Pembinaan Konstruksi tahun 2020-2024. Adapun penyusunan Renstra ini akan berfokus pada sejumlah target, diantaranya meningkatkan daya  saing  jasa  konstruksi  melalui  indikator  tingkat  daya  saing  jasa  konstruksi  yang dijabarkan ke beberapa Sasaran Program (SP) Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi.  Sehubungan  dengan hal  tersebut,  Direktorat  Jenderal  Bina  Konstruksi  telah membuat usulan Sasaran Strategis (SS) Tahun 2020-2024, yaitu “Meningkatnya  Daya Saing  Jasa  Konstruksi”  melalui  indikator  tingkat  daya  saing  jasa  konstruksi.  Adapun sasaran strategis DJBK untuk meningkatkan daya saing jasa konstruksi diwujudkan melalui tiga (3) sasaran program, yaitu:

1.  Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

2.  Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Rantai Pasok Konstruksi;

3.  Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi.

Melalui Sasaran Program kedua tesebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berupaya untuk mewujudkan dan mendorong industri konstruksi yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Sebagai salah satu bagian dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, berdasarkan Peraturan Menteri  PUPR  Nomor  13  Tahun  2020 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian PUPR, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan   perumusan   kebijakan,   penyusunan   produk   pengaturan,   pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kelembagaan dan sumber daya konstruksi, dan melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan usaha Jasa Konstruksi yang berdaya saing dan berkualitas melalui pengelolaan material dan peralatan konstruksi yang efisien, efektif, dan dinamis.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan program pembangunan infrastruktur tersebut, maka ketersediaan sumber daya peralatan konstuksi konstruksi khususnya alat berat konstruksi dan alat produksi harus menjadi perhatian bagi seluruh penyelenggara konstruksi mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan proyek. Dalam rangka menjamin kecukupan dan keberlanjutan material tersebut, perlu penyusunan data dan informasi yang akurat, komprehensif, valid, dan berkesinambungan.

Melihat dari kondisi diatas, ketersediaan pasokan (supply) peralatan konstruksi harus menjadi perhatian dalam mendukung pembangunan infrastruktur Nasional. Di samping itu, dengan  adanya  gagasan  pembangunan  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  juga  akan  berdampak kepada meningkatnya kebutuhan alat berat konstruksi tersebut, sehingga penguatan kapasitas rantai pasok peralatan konstruksi perlu menjadi perhatian bersama sehingga tidak tersentralisasi di Pulau Jawa dan Sumatera.

Jika menilik data tahun 2020, rantai pasok peralatan konstruksi mengalami penurunan permintaan  (demand)  akibat  dari  dampak  pandemi  Covid-19.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari lesunya produksi alat berat konstruksi pada kuartal pertama Tahun 2020. Data dari HINABI menyebutkan bahwa penurunan produksi akibat Covid-19 sebesar 45%, ditambah lagi penurunan  kebutuhan  dari  tahun  2019  lalu  sebanyak  12.177  unit  (7%)  karena  tren

permintaan alat berat konstruksi tahun 2018 ke tahun 2019 juga ikut turun. Sehingga total penurunan produksi alat berat konstruksi saat ini mencapai 6.285 unit atau sebesar 52%.

Lebih lanjut pada kuartal pertama tahun 2020, produksi alat berat konstruksi seperti Hydraulic Excavator, Motor Grader, Wheel Loader, Bulldozer, dan Dump Truck hanya memproduksi sebanyak 1.016 unit saja dari total produksi tahun 2019 lalu sebanyak 6.061 unit, sedangkan untuk Road Construction dan Material Handling hanya memproduksi sebanyak 41 unit dari total produksi tahun 2019 lalu sebanyak 222 unit. Untuk komponen atau partisi alat berat konstruksi, produksinya baru mencapai 21.567 komponen pada kuartal pertama tahun 2020, dimana total produksi tahun lalu mencapai sebanyak 122.758 komponen. Meskipun industri alat berat sudah menyesuaikan penerapan standar Keselamatan   dan   Kesehatan   Kerja   (K3),   serta   memberlakukan   penerapan   standar kesehatan  melalui  protokol  dan  pengaturan  jam  kerja  sebagai  akibat  adanya  dampak pandemi Covid-19, nampaknya tren penurunan permintaan akan tetap terjadi.

Menghadapi  fakta  ini,  Kementerian  PUPR  merespon  berbagai  isu  tersebut  melalui Instruksi  Menteri  PUPR  No.  02 Tahun  2020  tentang  Protokol  Pencegahan  Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini juga sejalan dengan adanya Instruksi Presiden RI No. 04 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 (COVID-19). Sejumlah langkah penyesuaian terhadap kegiatan jasa konstruksi diambil oleh Kementerian PUPR, salah satunya adalah dengan melaksanakan refocusing kegiatan Kementerian PUPR untuk penanganan COVID-19 melalui realokasi program dan anggaran tahun 2020.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR juga telah memfasilitasi para pemilik alat berat konstruksi dengan menyediakan Katalog Alat Berat Konstruksi Tahun 2013 serta terus mengembangkan aplikasi Registrasi Alat Berat Konstruksi yang dapat diakses melalui alamat website: mpk.binakonstruksi.pu.go.id, dimana aplikasi ini merupakan portal informasi yang memudahkan para pengguna jasa mendapatkan spesifikasi alat berat konstruksi yang sesuai kebutuhan proyek di lapangan secara real-time, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi rantai pasok alat berat konstruksi dari sisi teknologi dan waktu. Saat ini telah tercatat 29.578 unit yang telah teregistrasi pada Aplikasi Registrasi Alat Berat Konstruksi dari 515 anggota pemilik alat berat yang terdaftar.

Sehingga untuk menyusun informasi yang akurat, komprehensif, dan valid, baik dari sisi supply (ketersediaan) sehingga diperlukan identifikasi kebutuhan data serta penentuan metode pengumpulan data peralatan konstruksi. Dengan demikian diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak yang salah satunya adalah  Asosiasi terkait sebagai perwujudan pelaksanaan Pakta Komitmen Bersama tentang Penyediaan Data dan Informasi Material dan Peralatan Konstruksi. Dalam mencapai output diatas, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi melalui Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Kebutuhan Data Supply dan Penentuan Metode Pengumpulan Data Supply Peralatan Konstruksi.

Categories
LPJK - N

Bergabung dengan APPAKSI

Persyaratan Untuk Menjadi Anggota APPAKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APPAKSI, Persyaratan menjadi anggota adalah sebagai berikut  :

Anggota APPAKSI terdiri dari  :

Anggota  APPAKSI yaitu  : Pemilik Perorangan Badan Usaha milik Swasta, milik Negara, milik Daerah yang berbentuk Badan Hukum yang bergerak sebagai Kontraktor serta memiliki dan mengelola dan menggunakan Alat Berat/Alat Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi baik yang aktif dalam pekerjaan : Sipil, Heavy Lifting and Heavy transportasion,  Arsitektur dan lain-lain ataupun yang menyewakan Alat Berat/Alat Konstruski dan Suplier Alat Maupun Suku Cadang dengan melaksanakan ketentuan yang berlaku  serta bersedia memenuhi kewajiban sesuai dengan AD/ART.

Kewajiban untuk menjadi Anggota APPAKSI :

 1.Mengisi formulir pendaftaran dengan menyertakan lampiran lampiran  
     yang diminta.
Surat Permohonan dilampirkan.
a.Akte Pendirian Perusahaan,
b.Akte Hukum dan Ham,
c.Surat Ijin Usaha.
d.NPWP  Perusahaan
e.Daftar Peralatan yang dimiliki.
f. Menyerahkan 2 (dua) lembar Pas Foto Direksi Ukuran 4 X 3 Cm .
2.Membayar Uang Pendaftaran sebesar  sesuai ketentuan.

3.Membayar Iuran Tahunan sebesar yang ditetapkan dalam ADART ke Rekenig APPAKSI di BCA.  261 3000 224.