Categories
Info Regulasi Badan Usaha

Pekerjaan Lain lain

Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013

  KODESUB- KLASIFIKASI  LINGKUP PEKERJAAN
   Jasa Pelaksanaan Lainnya   
    PL001  Jasa Penyewaan Alat Konstruksi dan Pembongkaran Bangunan atau Pekerjaan Sipil   Lainnya dengan       operator  Jasa peminjaman dan penyewaan yang berhubungan dengan   peralatan dengan operator untuk konstruksi      atau penghancuran dan jasa operasional   yang disediakan dengan oper  
    PL002  Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan  Gedung    Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian  pracetak dari bangunan gedung kecuali    pekerjaan pemasangan komponen pracetak    baja.  
    PL003                    Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan Serta Rel Kereta Api    Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi jalan, jembatan dan rel kereta api kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.  
    PL004  Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga,Pelabuhan, Persungaian, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah (Insinerator)    Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan dilokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungaian, pantai serta bangunan pengolahan air bersih dan limbah, kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja  
Categories
LPJK - N

Pekerjaan Mekanikal

        MK001Instalasi Mekanikal dan Elektrikal   Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner),
Pemanas dan Ventilasi
        Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawataan yang meliputi pemanasan elektrik maupun non- elektrik, ventilasi, lemari pendingin, atau peralatan AC, pekerjaan ducting dan pekerjaan metal lembaran yang dilakukan secara terintegrasi dari pekerjaan tersebut.  
  MK002  Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya  Pekerjaan pelaksana pemasangan dab perawatan yang meliputi:     1 Sistem perpipaan utama air panas dan dingin, instalasi sprinkler, pipa air kotor, pipa air drain;    2. Perlengkapan sprinkler; dan    3.Sistem pemadam kebakaran..
  MK003  Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan  Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan pipa untuk gas, oksigen, di rumah sakit dan peralatan pengoperasian gas lainnya

Categories
Info Regulasi Badan Usaha

Pekerjaan Spesialis

    KODE  SUB- KLASIFIKASI   Jasa Pelaksanaan Spesialis    LINGKUP PEKERJAAN
      SP001    Pekerjaan Penyelidikan Lapangan    Pekerjaan penyelidikan lapangan bertujuan mengidentifikasi lokasi yang tepat untuk proyek konstruksidan untuk pekerjaan demarkasi, contohnya demarkasi dari suatu area lokal dimana satu atau lebih tahapan atau proses besar dari pekerjaan konstruksi sedang berjalan.    
  SP002  Pekerjaan   Pembongkaran  Pekerjaan penghancuran bangunan atau struktur lainnya seperti jalan dan jalan layang, mencakup juga penjualan material yang didapat dari hasil operasi penghancuran.  
  SP003  Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi  Pekerjaan penyiapan yang bertujuan agar lahan siap untuk dipergunakan untuk pekerjaan konstruksi selanjutnya, termasuk didalamnya blasting, testdrilling, dan pekerjaan pemindahan batu-batuan.
    SP004    Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan  Pekerjaan penggalian dan penimbunan, pekerjaan pemindahan tanah, grading of construction sites, trench digging.  
  KODESUB- KLASIFIKASI  LINGKUP PEKERJAAN
  SP005  Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Pertambangan  Pekerjaan terowongan dan pembangunan lainnya serta pekerjaan persiapan untuk properti mineral dan situsnya, kecuali untuk minyak dan gas. Contohnya pelayanan insidental konstruksi untuk pertambangan minyak dan gas  
  SP006  Pekerjaan Perancah  Pemasangan perancah bangunan dan pekerjaan dismantling.  
  SP007  Pekerjaan Pondasi, Termasuk Pemancangannya    Pekerjaan konstruksi khusus pondasi dan pekerjaan pile driving serta pekerjaan lain yang berkaitan.
  SP008  Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam.  Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pengeboran dan penggalian sumber air, instalasi dan pekerjaan perbaikan dari pompa sumur dan system pemipaan.  
  SP009  Pekerjaan Atap dan Kedap Air (waterproofing)  Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan instalasi atap, guttering dan spouting, roof shingling dan pekerjaan atap metal. Pekerjaan pengecatan atap, termasuk didalamnya pekerjaan water- proofing untuk bangunan.
  SP010  Pekerjaan Beton  Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pembetonan, concrete pouring dan pekerjaan concretelainnya termasuk didalamnya aspal dan semen portland pada proyek konstruksi  
  SP011  Pekerjaan Baja dan Pemasangannya, Termasuk Pengelasan  Pekerjaan konstruksi khusus yang meliputi penekukan baja, pekerjaan konstruksi terhadap rangka baja, pekerjaan pemasangan komponen bajauntuk bangunan ataupun untuk struktur lain seperti jembatan, crane yang bekerja pada ketinggian, menara transmisi listrik serta pekerjaan reinforcing baja baik yang dibeli atau diproduksi sendiri termasuk juga pekerjaan pengelasan baja.  
  SP012  Pekerjaan Pemasangan Batu    Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pemasangan blok batu, pengesetan batu dan pekerjaan batu lainnya.    
  SP013  Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya    Pekerjaan konstruksi khusus lain seperti penggalian kuburan dan perpindahan rumah  
Categories
Info Regulasi Badan Usaha Kegiatan APPAKSI

Klasifikasi Bangunan Gedung

  KODESUB- KLASIFIKASI  LINGKUP PEKERJAAN
BG001Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan KopelPekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya  pembangunan baru, penambahan, serta peningkatan) dari bangunan perumahan yang terdiri dari satu atau dua tempat tinggal maksimum 2 lantai.
BG002Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak HunianPekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan serta peningkatan) dari bangunan perumahan bertingkat tinggi yang lebih dari 2 lantai.
BG003Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang dan IndustriPekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan gudang dan bangunan Industri.
BG004Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan KomersialPekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan dengan tujuan komersial seperti bangunan perkantoran, bangunan BANK, Garasi parkir, stasiun pengisian bahan bakar, terminal kendaraan umum serta bangunan stasiun kereta api, bangunan pusat perbelanjaan.
BG005Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan PublikPekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan hiburan publik seperti bioskop, hall konser, nightclubs.
BG006Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa LainnyaPekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari hotel, motel, restoran dan bangunan yang serupa lainnya.
  KODESUB- KLASIFIKASI  LINGKUP PEKERJAAN
BG007Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan PendidikanPekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan pendidikan seperti sekolah, universitas, perpustakaan dan museum termasuk juga laboratorium penelitian.
BG008Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan KesehatanPekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan kesehatan seperti rumah sakit dan sanotarium.
BG009Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung LainnyaPekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan sertapekerjaan renovasi) dari bangunan lainnya seperti, rumah ibadah dan penjara
Categories
Info Regulasi Badan Usaha Kegiatan APPAKSI

Klasifikasi Bangunan Civil

  KODESUB- KLASIFIKASI  LINGKUP PEKERJAAN
SI002Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan SampahPekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi pengolahan air minum, bangunan menara air dan reservoir air beserta bangunan pelengkap air minum lainnya, instalasi pengolahan air limbah beserta bangunan pelengkap air limbah lainnya, bangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah beserta bangunan pelengkap lainnya.
SI003Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu BandaraPekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan. Jalan raya (kecuali Jalan Layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.
SI004Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subway1.      Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang; dan 2.      Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan pembangunan terowongaan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.
SI005Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak JauhPekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air bersih jarak jauh antar pulau dan/atau bawah permukaan laut
SI006Jasa Pelaksana Konstruksi Perpiaan Air Limbah Jarak JauhPekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah jarak jauh antar pulau dan/atau bawah permukaan laut
SI007Jasa Pelaksana Konstruksi Perpiaan Minyak dan Gas Jarak JauhPekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan pipa jaringan untuk distribusi minyak dan gas jarak jauh antar pulau dan/atau bawah permukaan laut
SI008Jasa Pelaksana Konstruksi Perpiaan Air Minum LokalPekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minum yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat
SI009Jasa Pelaksana Konstruksi Perpiaan Air Limbah LokalPekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat
SI010Jasa Pelaksana Konstruksi Perpiaan Minyak dan Gas LokalPekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minyak dan gas yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat
SI011Jasa Pelaksana Pekerjaan Bangunan Stadion untuk Olah Raga outdoorPekerjaan pelaksana untuk konstruksi stadion dan olah raga lapangan yang biasanya dimainkan di tempat terbuka (open air) seperti sepakboola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor serta lintasan pacu kuda
SI012Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas RekreasiPekerjaan pelaksana untuk olahraga lainnya serta instalasi fasilitas rekreasi, olah raga yang dimaksud lebih banyak merupakan olah raga indoor  yang membutuhkan ruang yang lebih kecil untuk penonton seperti lapangann basket, hockey, lapangan tenis, hall senam, dan ring tinju dan fasilitas taman rekreasi.
Categories
Kegiatan APPAKSI

VISI – MISI

Categories
Kegiatan APPAKSI

member

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala  limpahan Rahmat-Nya, kini kita telah memasuki tahun 2020,

Pada saat ini seluruh kegiatan masyarakat Jasa Konstruksi sudah harus mulai melaksanakan  Pembangunan Infrastruktur Nasional yang kini anggarannya semakin besar dan Pemerintah telah menetapkan Pelaksanaan Undang Undang No.2 Tahun 2017, yang sebentar lagi akan di keluarkannya  Peraturan Pemerintah untuk panduan pelaksanaannya,
Sebagai pelaku usaha di bidang Jasa Konstruksi yang menggunakan Peralatan Berat ,kita harus selalu optimis menghadapi tantangan Tahun Baru 2020,dimana Indonesia sebagai Negara yang sedang membangun Infrastruktur besar besaran  menjadi bagian dari perhatian  Masyarakat Ekonomi Asean (M.E.A),demikian pula  Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan  Ekonomi ke  XIV dan Isu akan dibukanya kebijakan baru dimana dibukanya investor dan Badan Usaha Rental Alat dengan saham 100% Asing.

Sehubungan dengan hal itu kami  Badan Pengurus APPAKSI ,Mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya,atas segala partisipasinya / Dukungan dari Perusahaan Bapak,dan seluruh stakeholder ,sehingga APPAKSI dapat menjalankan tugas dalam memperjuangkan kepentingan anggota sampai dengan saat ini.

Sudah masanya kita bersinergi lebih aktip dalam memperkuat rantai pasok Alat Konstruksi dalam menghadapi pelaksanaan proyek proyek Infrastruktur yang sudah dihadapan kita . dan kita harus bersama sama berjuang agar bidang usaha kita tidak terganggu oleh masuknya Perusahaan perusahaan dari Luar Negeri yang akan Investasi dengan modal asing 100%.
Selanjutnya kami bermaksud Mengajak kepada Perusahaan Bapak untuk turut bergabung dalam Organisasi APPAKSI yang saat ini sedang memperjuangkan kepentingan anggota demi kelangsungan pertumbuhan bisnis kita.  Demikian, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Persyaratan Untuk Menjadi Anggota APPAKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APPAKSI, Persyaratan menjadi anggota adalah sebagai berikut  :
Anggota APPAKSI terdiri dari  :
Anggota  APPAKSI yaitu  : Pemilik Perorangan Badan Usaha milik Swasta, milik Negara, milik Daerah yang berbentuk Badan Hukum yang bergerak sebagai Kontraktor serta memiliki dan mengelola dan menggunakan Alat Berat/Alat Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi baik yang aktif dalam pekerjaan : Sipil, Heavy Lifting and Heavy transportasion,  Arsitektur dan lain-lain ataupun yang menyewakan Alat Berat/Alat Konstruski dan Suplier Alat Maupun Suku Cadang dengan melaksanakan ketentuan yang berlaku  serta bersedia memenuhi kewajiban sesuai dengan AD/ART.
Kewajiban untuk menjadi Anggota APPAKSI :
 1.Mengisi formulir pendaftaran dengan menyertakan lampiran lampiran  
     yang diminta.
Surat Permohonan dilampirkan.
a.Akte Pendirian Perusahaan,
b.Akte Hukum dan Ham,
c.Surat Ijin Usaha.
d.NPWP  Perusahaan
e.Daftar Peralatan yang dimiliki.
f. Menyerahkan 2 (dua) lembar Pas Foto Direksi Ukuran 4 X 3 Cm .
2.Membayar Uang Pendaftaran sebesar  sesuai ketentuan.
3.Membayar Iuran Tahunan sebesar yang ditetapkan dalam ADART ke Rekenig APPAKSI di BCA.  261 3000 224.

Categories
LPJK - N

Undang2 No 28 tahun 2009

(Cuplikan )

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Bagian Kedua Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 3

(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

 (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. kereta api; b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; www.hukumonline.com 8 / 89 c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pasal 4 (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. Pasal 5 (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alatalat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut: a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

 (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

(5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

(6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

 (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor: a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi; c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama; d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama; e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor; f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan www.hukumonline.com 9 / 89 g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

(8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor: a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor; b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

(9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. (10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun. Pasal 6

 (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

 a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

(3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

(4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

(5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 7 (1) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9). (2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. (3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. (4) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daera

Categories
Info Regulasi Badan Usaha

PKB & BBN KB

Pajak Kendaraa Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Alat-alat Berat (A2B) adalah tidak sesuai karena alat-alat berat tersebut sebagai bagian dari alat produksi.”

Dunia usaha harus memikul beban yang pas, sewajarnya tak lebih dan tak kurang.

Alat produksi yang disamakan dengan alat angkut kendaraan bermotor ini melebihi kewajaran sehingga merupakan pembebanan yang tak sewajarnya,”

Permasalahan dimasukkannya A2B dalam kategori kendaraan bermotor muncul saat ini ketika adanya PP no 65 tahun 2001 sebagai pelaksana dari UU Nomor 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam PP Nomor 65/2001 tersebut, Alat-alat Berat (A2B) dikategorikan sebagai kendaraan bermotor yang dikenakan pajak (PKB-A2B/BBNKB-A2B).

Atas keluarnya PP 65/2001 tersebut beberapa daerah mengeluarkan perda soal ini.

Namun, pungutan pajak kendaraan bermotor terhadap A2B ini belum efektif karena pelaku usaha melakukan uji materi (judicial review) terhadap PP 65/2001 tersebut ke Mahkamah Agung.Dan MA akhirnya menerbitkan fatwa yang menyarankan PP tersebut dibatalkan.“Para pengusaha sebenarnya tidak keberatan jika dilakukan pungutan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sepanjang peraturan yang rasional dan payung hukum yang jelas.
Sementara, menurut Pengguna dan Pemilik Alat Berat, dimasukkannya A2B sebagai kendaraan bermotor, tidak hanya sektor pertambangan atau jasa pertambangan saja yang akan terkena dampaknya. Karena, hal itu juga akan berlaku untuk alat-alat berat ini digunakan di sektor pertanian. Hanya saja, perlu dipertanyakan sampai saat ini belum ada kriteria yang jelas mengenai pengkategorian alat-alat berat/alat besar. cara menentukannya.

Categories
Info Rantai Pasok LPJK - N

presentasi Rantai Pasok