Categories
Uncategorized

Anggaran PUPR dialihkan 44 T, untuk Pademi Corona

Semarang – 

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dialihkan Rp 44 triliun untuk penanganan Pandemi Corona sehingga ada beberapa pekerjaan molor. Namun ada 4 fokus pembangunan yang terus berjalan di masa pandemi.

Hal itu diungkapkan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat meninjau lokasi pembangunan kampus baru Politeknik PU di Kota Semarang. Ia mengatakan Dipa Kemntrian PUPR 2020 adalah Rp 120 triliun dan untuk menangani pandemi maka ada refocusing sebesar Rp 44 triliun.

“Prioritas kan untuk menangani pandemi makanya dipotong Rp 44 T,” kata Basuki, Kamis (11/6/2020).

Sedangkan untuk prioritas pembangunan, lanjut Basuki, ada 4 hal. 
Pertama, padat karya dengan anggaran Rp 11,6 triliun antara lain untuk irigasi, jalan perumahan, air minum, dan sanitasi.
“Kami di PU ini prioritasnya padat karya, kami punya 11,6 T untuk padat karya baik diirigasi, jalan, perumahan, air minum, sanitasi. Itu akan meng-create kurang lebih 605 ribu pekerja selama 3 bulan. Sudah mulai kerja ini, sudah mulai jalan, progresnya sudah 15 persen,” jelasnya.


Kedua, pariwisata karena sektor tersebut yang akan cepat pulih ketika pandemi berakhir. Ada lima destinasi yang jadi prioritas.
“Prioritas kedua 5 destinasi wisata itu prioritas, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Itu tidak disentuh oleh penghematan, masih jalan terus karena antisipasinya setelah pandemi selesai yang lebih cepat rebound itu pariwisata,” ujarnya.

Ketiga, menunda pekerjaan-pekerjaan reguler selama 2 sampai 3 bulan. Salah satu contoh yaitu Irigasi di Indramayu yang ditunda 3 bulan.

“Jadi seperti irigasi direntang Indramayu itu juga 3 bulan. Ini saya minta alat beratnya dipinggirkan dulu selama 2-3 bulan,” katanya.

Keempat, adalah Food estate karena Basuki menyebut FAO sudah menyampaikan potensi adanya kekeringan dan krisis pangan sehingga perlu disiapkan untuk pangan. Hari ini sebenarnya Basuki mendampingi Presiden meninjau food estate di Kalimantan.
“Keempat, food estate. Sekali lagi, ini sebetulnya ke Kalimantan untuk melihat food estate, untuk mengembangkan sawah. FAO menyampaikan bahwa akan ada kekeringan dan krisis pangan ke depan,” jelas Basuki.


Meski ada refocusing, Basuki menegaskan tidak ada proyek yang dihentikan, hanya tertunda.
“Itu program prioritas kami yang terus kita jalankan, selain pembangunan lainnya. jadi tidak ada pembangunan yang dibatalin, yang ada ditunda. Jadi multiyear, dijereng, kayak tol ini kami akan meresmikan 4 ruas tol pada Juli ini,” tegasnya.

sumber berita :kementerian puprmenteri puprbasuki hadimuljonobirojatengdiy

Categories
Info Rantai Pasok

KPBU – PROYEK -SPAM

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penjajakan minat pasar (market sounding) dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek SPAM Regional Karian-Serpong senilai Rp 2,21 triliun. Kegiatan market sounding dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur melalui video conference pada Jumat (17/4/2020) sesuai protokol COVID-19 dan diikuti 150 peserta dari 71 institusi yang berasal dari para calon investor, lembaga keuangan, konsultan, asosiasi, pemerintah pusat dan daerah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, prasarana dan sarana air minum merupakan salah satu infrastruktur dasar yang memberikan pengaruh vital pada kesehatan dan lingkungan. Pembangunan SPAM Regional Karian-Serpong melalui skema KPBU menjadi salah satu agenda yang menjadi prioritas dalam menjaga optimisme dan kesinambungan pembangunan infrastruktur di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19.

“Jadi apa yang kita lakukan hari ini pasti akan sangat bermanfaat saat Pandemi COVID-19 ini berlalu. Kita ingin proyek ini dapat terwujud, sekaligus memenuhi target RPJMN 2020-2024 untuk mencapai layanan akses air minum 100%,” kata Menteri Basuki.

Ditambahkan Menteri Basuki, SPAM Karian-Serpong selain memiliki nilai sosial ekonomi yang besar untuk penyediaan air minum bagi warga Jakarta, juga menjadi salah satu upaya dari perbaikan lingkungan/ environmental remediation bagi Kota Jakarta. Hal ini utamanya untuk mencegah terus turunnya muka air tanah akibat penggunaan air tanah yang berlebihan di Jakarta.

“Kalau proyek SPAM Karian-Serpong ini nanti selesai, maka kita baru bisa mengeluarkan kebijakan melarang orang-orang memakai air tanah. Selama ini belum selesai, tidak akan bisa melarang orang untuk memakai air tanah, mengingat selama ini kebutuhan air dipasok hanya dari Jatiluhur, Jabar, sehingga tidak mencukupi,” ujar Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, jika SPAM Karian-Serpong ini selesai dan penurunan tanah di Jakarta bisa dihentikan karena kita bisa larang penggunaan air tanah. “Dengan demikian proyek SPAM Karian-Serpong ini adalah proyek besar karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih besar nanti,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki berharap pengerjaan proyek KPBU SPAM Karian-Serpong dapat dimulai konstruksinya pada 2021. Hal ini agar waktu jeda antara target rampungnya konstruksi Bendungan Karian di Lebak, Banten, pada tahun 2021 dengan pemanfaatannya melalui proyek SPAM Karian-Serpong tidak terlalu panjang.

“Diharapkan sudah bisa mulai tender secepatnya dan pada kuartal keempat 2020 sudah bisa tanda tangan kontrak, sehingga diharapkan pada 2021 dapat dimulai konstruksinya agar proyek ini kemungkinan selesai pada 2022 atau 2023,” ujar Menteri Basuki.

Total kapasitas SPAM Regional tersebut 4.600 liter/detik bagi sekitar 1.6 juta warga di Jakarta bagian Barat dan sekitarnya. Sistem ini akan melayani area DKI Jakarta (3.200 lpd), Tangerang (650 lpd), dan Tangerang Selatan (750 lpd) dengan pipa transmisi sepanjang 25,2 km. Masa kontrak KPBU SPAM tersebut direncanakan selama 33 tahun dimana pengembalian investasi dilakukan dengan tarif air.

Proyek SPAM Regional Karian-Serpong tersebut diperlukan karena terbatasnya cakupan layanan PAM Jaya untuk DKI Jakarta. Pelayanan yang ada baru mencapai 28,05%, sementara PDAM Kota Tangerang 12,77% (untuk melayani Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan). Di lain pihak ada keterbatasan APBN untuk pembangunan infrastruktur, sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan proyek SPAM melalui KPBU.

Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang juga hadir dalam market sounding virtual tersebut mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi nasional maupun global akibat COVID-19, bidang infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam memobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan memulihkan kondisi perekonomian. “Kita tidak bisa berdiam diri di masa sulit ini. BKPM akan mendukung penuh menjadi garda terdepan dengan fasilitasi proses perijinan, konstruksi hingga finalisasi, bagi siapapun pemenang tendernya,” ujar Bahlil.

Turut mengikuti video conference acara tersebut yakni Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Hery Trisaputra Zuna, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman – Bapak Haryo Bekti Martoyoedo, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Jay)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#PUPRsiapmelayani
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri
#PUPRBangkitMelawanKorupsi

Categories
Info Regulasi Badan Usaha

Peraturan Registrasi Jasa Pelaksana Konstruksi

Categories
Uncategorized

selamat HUT – LPJK -21

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional mengadakan acara HUT LPJK ke-21 dengan meriah dihadiri kurang lebih 510 peserta secara virtual mengingat pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai, Acara ini digelar pada hari minggu 09 Agustus 2020 yang dihadiri oleh unsur pemerintah dalam hal ini Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Unsur Perguruan tinggi, Dewan Pengawas LPJK, Pengurus LPJK Nasional, Pengurus LPJK Provinsi, Unsur Pengarah USBU, Unsur Pengarah USTK, Bapel LPJK Nasional, Asosiasi Profesi, Asosiasi Perusahaan dan masyrarakat jasa konstruksi lainnya secara virtual melalui aplikasi Video Confrence. Jkt (10/08).

Ketua panitia pelaksana HUT LPJK ke-21 John P Pantouw menyampaikan bahwa tujuan perayaan HUT ke – 21 adalah :

  • Sebagai bentuk syukur atas Capaian yang telah dilaliu LPJK
  • Meningkatkan silaturahmi stakeholder LPJK
  • Moment untuk berkumpul bersama seluruh pengukir sejarah LPJK
  • Pengabdian kepada masyarakat
  • Moment mengumpulkan masukan-masukan dan informasi dalam rangka peyusunan buku 20 tahun  kesempatan ini pula disampaikan rangkaian kegiatan HUT LPJK Ke – 21 diantaranya :
  • Acara Sosial, yaitu telah menyerahkan 3 Hewan Qurban yang mengatasnamakan para muqorib/pengkurban dari Warga Duafa dan Yatim sekitar masjid kantor LPJK dan disalurkan juga untuk masjid dilingkungan kementerian PUPR, Yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2020.
  • Sharing Knowledge, terdiri dari Bincang Tokoh yang menghadirkan para tokoh yang sangat berjasa pada perkembangan dunia jasa konstruksi, dan acara 3 Seri Webinar dengan tema Rantai Pasok, Usaha Konstruksi Berkelanjutan dan New Normal Penyelenggaraan Konstrusi, yang akan dilaksanakan pada tanggal 13, 19, dan 26 Agustus 2020.
  • Award LPJK , yang diberikan kepada  Propinsi untuk kategori Keaktifan pengurus, keaktifan SDM pelaksana dan peningkatan pelayanan selama pandemi covid-19, award juga diberikan kepada uk prestasi yang dicapai oleh Pengurus dan Pegawai LPJK Nasional.
  • Lomba Fotografi, Dokumentasi , Video, dan PostCard , yang diperuntukan untuk Internal  dan ekternal atau masyarakat umum.

Turut hadir Bapak Trisasongko Widianto selaku Dewan Pengawas LPJK Nasional sekaligus Dirjen Bina Konstruksi PUPR secara resmi membuka acara HUT Ke-21  secara virtual.

alam sambutannya Dewan Pengawas LPJK Nasional meyampaikan bahwa Menapaki umur ke 21 tahun, LPJK sebagai sebuah organisasi telah melewati dinamika perkembangan regulasi, teknologi dan inovasi dalam bidang Konstruksi sampai saat ini. Telah mengalami berbagai hambatan, rintangan, dan tantangan yang diharapkan LPJK semakin memperkaya pengalaman kelembagaan dalam mewujudkan visi untuk menjadi “lembaga terkemuka yang bermutu internasional, terpercaya, memiliki keunggulan komparatif dan mampu memberikan pelayanan prima di bidang  Jasa Kontruksi

Disampaikan pula setiap periode kepengurusan LPJK, telah mengukir sejarah dengan melakukan perbaikan terus menerus dalam setiap kepengurusannya. Pengembangan dan program kerja LPJK dalam tiap 5 periode berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dan pembangunan nasional. Tiap periode LPJK diharapkan mampu memberikan sumbangsih masukan dan sebagai pengalaman untuk instrustri konstruksi kedepan menjadi lebih baik. •

Hasil nyata perbaikan yang dapat dilihat saat ini adalah dengan dikembangkan Sertifikat dalam bentuk Elektronik sesuai yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 06/SE/M/2019 tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan dalam Bentuk Elektronik.

Banyak hal yang disampaikan oleh beliau, terakhir menyampaikan Selamat Dirgahayu LPJK ke -21 semoga cita-cita luhur kita semua dalam membangun jasa konstruksi yang handal, kokoh dan berdaya saing demi kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Esa,  Aamiin.

Categories
Kegiatan APPAKSI

Dirgahayu RI – 75

Seluruh Dewan Kehormatan, Dewan Pembina dan Badan Pengurus APPAKSI serta Seluruh Anggota APPAKSI Mengucapkan Dirgahayu RI ke 75,Jayalah Negeriku ,Jayalah Bangsaku, INDONESIA MAJU

Categories
Uncategorized

Proyek Padat Karya

 smn  0 Comments

JAKARTA- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan Kementerian PUPR mendesain penciptaan lapangan pekerjaan melalui proyek padat karya tunai dan reguler. 

“Penciptaan lapangan kerja, pertama, memang kita mendesain proyek padat karya dengan anggaran sebesar Rp11,6 triliun,” ujar Menteri PUPR.

Nilai sebesar Rp11,6 triliun itu, menurut Menteri PUPR, dikerjakan melalui pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi, pengendalian banjir, drainase-drainase baik di perkotaan maupun di perdesaan, infrastruktur perdesaan, untuk Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), yang sudah didesain semua dan sekarang sudah ada pekerjaan di lapangan.

“Beberapa sudah berjalan dengan total penyerapan pekerja yang kami hitung sekitar 595.000 orang. Lama bekerja antara 30 sampai 100 hari per orang khusus padat karya tunai,” imbuh Menteri PUPR.

Lebih lanjut, Menteri PUPR juga sampaikan telah meng-create lagi pekerjaan-pekerjaan yang reguler, seperti di bendungan dan di jalan raya, kemudian di rehabilitasi irigasi.

“Yang direntang tadi bukan bendungan tetapi jaringan irigasi. Besar, karena itu irigasi primer. Tapi kami minta untuk sementara 1-2 bulan ke depan ini pakai tenaga manusia dulu,” terang Menteri PUPR.

Menurut Menteri PUPR, walaupun nanti agak mundur penyelesaiannya tapi tidak apa-apa, itu untuk tenaga manusia dulu yang ada di 2.865 lokasi. Ia menambahkan jadi tidak hanya irigasi saja, namun di semua sektor Kementerian PUPR.

Selain padat karya yang Rp11,6 triliun tadi, Menteri PUPR sampaikan telah meng–create di 2.865 lokasi dan setelah dihitung menyerap sekitar 78.000 orang lagi, itu tambahannya. 

Mungkin nanti, lanjut Menteri PUPR, akan agak sedikit terlambat tapi enggak apa-apa, asal bisa menciptakan lapangan kerja.

“Jadi nanti selain 595.000 orang padat karya, ada tambahan lagi 78.000 orang pekerja dari pekerjaan infrastruktur di Kementerian PUPR,” pungkas Menteri PUPR. (bn/69)

Categories
Info Rantai Pasok Kegiatan APPAKSI

Daftar 41 Proyek Prioritas 2020 – 2024

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) melansir 41 proyek prioritas strategis nasional yang akan dibangun pada 2021. Proyek-proyek tersebut sesuai dengan sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan  41 proyek strategis nasional memiliki daya ungkit yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Tahun ini, pembangunan akan diarahkan pada sektor industri, pariwisata, dan investasi di berbagai wilayah daerah. Pembangunan ketiga sektor tersebut didukung sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur untuk menciptakan pertumbuhan berkualitas.

“Untuk pertama kalinya, proyek prioritas strategis atau major project dalam RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana anggaran RKP,” ujarnya dalam Kick Off Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) 2021 di Gedung Bappenas, Senin (24/2/2020).

Dia menuturkan, pembangunan lima tahun ke depan diprioritaskan untuk membentuk struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Menurut Suharso, 41 proyek strategis akan dibagi ke dalam tujuh kelompok dengan tujuan yang beraga, mulai dari memperkuat ketahanan ekonomi hingga memperkuat infrastruktur, hingga peningkatan daya saing SDM.

Berikut daftar proyek strategis nasional 2020-2024, dilansir dari Bappenas ;

  1. 10 Destinasi wisata prioritas (Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka-Belitung, Morotai).
  2. 9 Kawasan industri luar Jawa dan 31 Smelter.
  3. Penguatan jaminan usaha dan 350 korporasi petani-nelayan.
  4. Industri 4.0 di lima subsektor prioritas.
  5. Pembangunan energi terbarukan berbasis kelapa sawit.
  6. Revitalisasi tambak di sentra produksi Udang dan Bandeng.
  7.  Integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional.
  8. Pembangunan wilayah Batam-Bintan
  9. Pengembangan wilayah metropolitan Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar
  10. Pengembangan Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sorong.
  11. Ibu Kota Negara (IKN)
  12. Pemulihan Pasca-Bencana
  13. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
  14. Wilayah adat Papua.
  15. Pendidikan dan pelatihan vokasi industri 4.0
  16. Pembangunan Science Techno Park
  17. Integrasi Pembangunan Sosial
  18. Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting
  19. Infrastruktur TIK untuk transformasi digital
  20. Jalan Tol Trans Sumatra Aceh-Lampung
  21. KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)
  22. KA Makassar Pare-Pare
  23. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
  24. 18 Waduk Multiguna
  25. Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMs, Gardu Induk 38.000 M/A
  26. Pembangunan dan pengembangan kilang minyak
  27. Pipa gas bumi Trans Kalimantan
  28. Sistem angkutan umum massal di 6 wilayah kota metropolitan
  29. Pengamanan pesisir lima kota pantura Jawa
  30. Infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta sambungan
  31. Pemulihan 4 daerah aliran sungai kritis
  32. Jembatan udara 37 rute di Papua
  33. Jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar,dan terdepan
  34. Jalan Trans Papua Merauke-Sorong
  35.  Akses air minum perpipaan 10 juta sambungan
  36. Akses sanitasi limbah domestik
  37. Rumah susun perkotaan 1 juta
  38. Penguatan sistem peringatan dini bencana
  39. Pembuatan fasilitas pengolahan limbah B3
  40. Penguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 CSRT
  41. Penguatan keamanan laut Natuna

Sumber Berita
Feni Freycinetia Fitriani 
– Bisnis.com24 Februari 2020  |  17:35 WIB

Categories
Info Regulasi Badan Usaha

Info Registrasi Alat

Categories
Kegiatan APPAKSI

KLASIFIKASI USAHA

KLASIFIKASI SIPIL

KLASIFIKASI GEDUNG

KLASIFIKASI MEKANIKAL

KLASIFIKASI PEKERJAAN LAIN-LAIN

KLASIFIKASI PEKERJAAN SPESIALIS

Categories
Uncategorized

Panduan Registrasi alat

https://registrasialat.weebly.com/