Categories
LPJK - N

Akreditasi Asosiasi

Sebagaimana di atur dalam Undang Undang N0.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, LPJK telah melaksanakan layanan akreditasi asosiasi periode ke 2(dua) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. dan selanjutrnya LPJK akan membuka layanan akreditasi periode berikutnya dengan penyampaian permohonan akreditasi dimulai tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2021 .

Untuk itu ,asosiasi yang hendak mengajukan akreditasi agar dapat mempersiapkan Dukumen Persyaratan Akreditasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 dan menyampaikan kepada LPJK melalui aplikasi akreditasi (https://akreditasijakon.pu.go.id) paling lambat tanggal 20 Nopember 2021

Bagi Asosiasi yang belum mengajukan permohonan akreditasi sampai batas terakhir , maka permohonan akreditasi dapat diajukan pada periode akreditasi selanjutnya.

Categories
Info Rantai Pasok

KPBU – PROYEK -SPAM

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penjajakan minat pasar (market sounding) dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek SPAM Regional Karian-Serpong senilai Rp 2,21 triliun. Kegiatan market sounding dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur melalui video conference pada Jumat (17/4/2020) sesuai protokol COVID-19 dan diikuti 150 peserta dari 71 institusi yang berasal dari para calon investor, lembaga keuangan, konsultan, asosiasi, pemerintah pusat dan daerah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, prasarana dan sarana air minum merupakan salah satu infrastruktur dasar yang memberikan pengaruh vital pada kesehatan dan lingkungan. Pembangunan SPAM Regional Karian-Serpong melalui skema KPBU menjadi salah satu agenda yang menjadi prioritas dalam menjaga optimisme dan kesinambungan pembangunan infrastruktur di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19.

“Jadi apa yang kita lakukan hari ini pasti akan sangat bermanfaat saat Pandemi COVID-19 ini berlalu. Kita ingin proyek ini dapat terwujud, sekaligus memenuhi target RPJMN 2020-2024 untuk mencapai layanan akses air minum 100%,” kata Menteri Basuki.

Ditambahkan Menteri Basuki, SPAM Karian-Serpong selain memiliki nilai sosial ekonomi yang besar untuk penyediaan air minum bagi warga Jakarta, juga menjadi salah satu upaya dari perbaikan lingkungan/ environmental remediation bagi Kota Jakarta. Hal ini utamanya untuk mencegah terus turunnya muka air tanah akibat penggunaan air tanah yang berlebihan di Jakarta.

“Kalau proyek SPAM Karian-Serpong ini nanti selesai, maka kita baru bisa mengeluarkan kebijakan melarang orang-orang memakai air tanah. Selama ini belum selesai, tidak akan bisa melarang orang untuk memakai air tanah, mengingat selama ini kebutuhan air dipasok hanya dari Jatiluhur, Jabar, sehingga tidak mencukupi,” ujar Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, jika SPAM Karian-Serpong ini selesai dan penurunan tanah di Jakarta bisa dihentikan karena kita bisa larang penggunaan air tanah. “Dengan demikian proyek SPAM Karian-Serpong ini adalah proyek besar karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih besar nanti,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki berharap pengerjaan proyek KPBU SPAM Karian-Serpong dapat dimulai konstruksinya pada 2021. Hal ini agar waktu jeda antara target rampungnya konstruksi Bendungan Karian di Lebak, Banten, pada tahun 2021 dengan pemanfaatannya melalui proyek SPAM Karian-Serpong tidak terlalu panjang.

“Diharapkan sudah bisa mulai tender secepatnya dan pada kuartal keempat 2020 sudah bisa tanda tangan kontrak, sehingga diharapkan pada 2021 dapat dimulai konstruksinya agar proyek ini kemungkinan selesai pada 2022 atau 2023,” ujar Menteri Basuki.

Total kapasitas SPAM Regional tersebut 4.600 liter/detik bagi sekitar 1.6 juta warga di Jakarta bagian Barat dan sekitarnya. Sistem ini akan melayani area DKI Jakarta (3.200 lpd), Tangerang (650 lpd), dan Tangerang Selatan (750 lpd) dengan pipa transmisi sepanjang 25,2 km. Masa kontrak KPBU SPAM tersebut direncanakan selama 33 tahun dimana pengembalian investasi dilakukan dengan tarif air.

Proyek SPAM Regional Karian-Serpong tersebut diperlukan karena terbatasnya cakupan layanan PAM Jaya untuk DKI Jakarta. Pelayanan yang ada baru mencapai 28,05%, sementara PDAM Kota Tangerang 12,77% (untuk melayani Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan). Di lain pihak ada keterbatasan APBN untuk pembangunan infrastruktur, sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan proyek SPAM melalui KPBU.

Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang juga hadir dalam market sounding virtual tersebut mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi nasional maupun global akibat COVID-19, bidang infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam memobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan memulihkan kondisi perekonomian. “Kita tidak bisa berdiam diri di masa sulit ini. BKPM akan mendukung penuh menjadi garda terdepan dengan fasilitasi proses perijinan, konstruksi hingga finalisasi, bagi siapapun pemenang tendernya,” ujar Bahlil.

Turut mengikuti video conference acara tersebut yakni Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Hery Trisaputra Zuna, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman – Bapak Haryo Bekti Martoyoedo, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Jay)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#PUPRsiapmelayani
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri
#PUPRBangkitMelawanKorupsi

Categories
LPJK - N

Sosialisasi Akreditasi Asosiasi

Jakarta : 27 Mei 2021
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT – LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Mengundang seluruh Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Material dan Peralatam Konstruksi,
Untuk hadir secara Virtual Zoom Meeting yang di laksanakan di Lantai 2 Gedung Kantor LPJK, Jl,Wijaya I No.68 Petogogan Kebayoran Baru ,Jakarta Selatan. Hari Kamis ,27 Mei 2021 ,Jam 10.00 s/d Selesai

Categories
LPJK - N

MUNAS -IX -APPAKSI

Categories
Info Rantai Pasok Info Regulasi Badan Usaha

Sosialisasi Pencatatan Sumberdaya Alat dan Material

PENGUNDANGAN PERMEN PUPR TENTANG PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

Lihat pada Tayangan dari Ibu DR.Indah Permatasari ,SE,MM

Paparan ibu yola sosialisasi permen pencatatan sdmpk from gatot sudjito

Categories
Info Regulasi Badan Usaha

Menteri Basuki Lantik Pengurus LPJK Periode 2021-2024

Penandatanganan Naskah Pelantikan Pengurus LPJK-N periode 2021 – 2024

Jakarta – Setelah melalui serangkaian seleksi dan uji kepatutan, pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2021-2024 telah ditetapkan. Pelantikan 7 pengurus terpilih dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (22/12/2020).

Tujuh pengurus LPJKN yang dilantik adalah Syarif Burhanuddin, dari unsur Asosiasi Profesi A2K4-Indonesia; Taufik Widjoyono, dari unsur Asosiasi Profesi HPJII; Agus Gendroyono, dari unsur Asosiasi Badan Usaha GAPENSI; Agus Taufik Mulyono, dari unsur Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada (UGM); Tri Widjajanto, dari unsur Asosiasi Badan Usaha GAPEKSINDO; Ludy Eqbal Almuhamadi, dari unsur Asosiasi Profesi ASTEKINDO; Manlian Ronald Adventus, dari unsur Pakar Kementerian PUPR.

Menteri Basuki dalam sambutannya menyampaikan LPJKN memiliki peran penting dalam perkembangan jasa konstruksi di Indonesia. Pengurus LPJK yang baru dilantik harus dapat melihat kebutuhan masyarakat jasa konstruksi, khususnya dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh Pemerintah. “Sekarang tuntutan kita adalah dengan Undang- Undang Cipta Kerja adalah memudahkan orang berusaha, dari sektor konstruksi khususnya. Bagaimana peran LPJK untuk bisa meningkatkan peran serta jasa kontruksi dalam perekonomian di Indonesia,” kata Menteri Basuki.

LPJK kedepan merupakan Lembaga Non Struktural di bawah Kementerian PUPR yang akan menjalankan sebagian tugas Pemerintah fokus pada penguatan pelaksanaan teknis jasa konstruksi, tidak hanya registrasi dan akreditasi, namun juga penetapan penilai ahli, penyetaraan tenaga kerja asing serta pengelolaan program keprofesian berkelanjutan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 9/PRT/M/2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), yang menjadi titik tolak perubahan tata kelola lembaga yang nantinya akan bertanggungjawab penuh kepada Menteri PUPR.

”Kementerian PUPR siap bekerja sama dan saya mohon untuk bekerja secara profesional, karena saya mengganggap bapak-bapak pengurus LPJK merupakan pakarnya jasa konstruksi,” tutur Menteri Basuki.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki mengucapkan terima kasih kepada pengurus LPJK lama yang selama ini telah menjadi mitra Kementerian PUPR dalam mengembangkan jasa konstruksi nasional. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada DPR RI dan Panitia Seleksi yang telah melakukan penyaringan ketat dari 27 orang menjadi 14 orang dan akhirnya terpilih 7 orang sebagai Pengurus LPJK periode 2021 – 2024. Pembentukan pengurus LPJK periode 2021 – 2024 dilaksanakan oleh Tim Panitia Seleksi yang dibentuk melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 489/KTPS/M/2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengurus LPJK Periode 2021 – 2024, yang terdiri dari Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penilai Pengurus.

Hadir dalam pelantikan Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo dan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PUPR. (Tri)

Sumber : Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#SigapMembangunNegeri

Categories
Info Regulasi Badan Usaha

Peraturan Registrasi Jasa Pelaksana Konstruksi

Categories
LPJK - N

selamat HUT – LPJK -21

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional mengadakan acara HUT LPJK ke-21 dengan meriah dihadiri kurang lebih 510 peserta secara virtual mengingat pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai, Acara ini digelar pada hari minggu 09 Agustus 2020 yang dihadiri oleh unsur pemerintah dalam hal ini Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Unsur Perguruan tinggi, Dewan Pengawas LPJK, Pengurus LPJK Nasional, Pengurus LPJK Provinsi, Unsur Pengarah USBU, Unsur Pengarah USTK, Bapel LPJK Nasional, Asosiasi Profesi, Asosiasi Perusahaan dan masyrarakat jasa konstruksi lainnya secara virtual melalui aplikasi Video Confrence. Jkt (10/08).

Ketua panitia pelaksana HUT LPJK ke-21 John P Pantouw menyampaikan bahwa tujuan perayaan HUT ke – 21 adalah :

  • Sebagai bentuk syukur atas Capaian yang telah dilaliu LPJK
  • Meningkatkan silaturahmi stakeholder LPJK
  • Moment untuk berkumpul bersama seluruh pengukir sejarah LPJK
  • Pengabdian kepada masyarakat
  • Moment mengumpulkan masukan-masukan dan informasi dalam rangka peyusunan buku 20 tahun  kesempatan ini pula disampaikan rangkaian kegiatan HUT LPJK Ke – 21 diantaranya :
  • Acara Sosial, yaitu telah menyerahkan 3 Hewan Qurban yang mengatasnamakan para muqorib/pengkurban dari Warga Duafa dan Yatim sekitar masjid kantor LPJK dan disalurkan juga untuk masjid dilingkungan kementerian PUPR, Yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2020.
  • Sharing Knowledge, terdiri dari Bincang Tokoh yang menghadirkan para tokoh yang sangat berjasa pada perkembangan dunia jasa konstruksi, dan acara 3 Seri Webinar dengan tema Rantai Pasok, Usaha Konstruksi Berkelanjutan dan New Normal Penyelenggaraan Konstrusi, yang akan dilaksanakan pada tanggal 13, 19, dan 26 Agustus 2020.
  • Award LPJK , yang diberikan kepada  Propinsi untuk kategori Keaktifan pengurus, keaktifan SDM pelaksana dan peningkatan pelayanan selama pandemi covid-19, award juga diberikan kepada uk prestasi yang dicapai oleh Pengurus dan Pegawai LPJK Nasional.
  • Lomba Fotografi, Dokumentasi , Video, dan PostCard , yang diperuntukan untuk Internal  dan ekternal atau masyarakat umum.

Turut hadir Bapak Trisasongko Widianto selaku Dewan Pengawas LPJK Nasional sekaligus Dirjen Bina Konstruksi PUPR secara resmi membuka acara HUT Ke-21  secara virtual.

alam sambutannya Dewan Pengawas LPJK Nasional meyampaikan bahwa Menapaki umur ke 21 tahun, LPJK sebagai sebuah organisasi telah melewati dinamika perkembangan regulasi, teknologi dan inovasi dalam bidang Konstruksi sampai saat ini. Telah mengalami berbagai hambatan, rintangan, dan tantangan yang diharapkan LPJK semakin memperkaya pengalaman kelembagaan dalam mewujudkan visi untuk menjadi “lembaga terkemuka yang bermutu internasional, terpercaya, memiliki keunggulan komparatif dan mampu memberikan pelayanan prima di bidang  Jasa Kontruksi

Disampaikan pula setiap periode kepengurusan LPJK, telah mengukir sejarah dengan melakukan perbaikan terus menerus dalam setiap kepengurusannya. Pengembangan dan program kerja LPJK dalam tiap 5 periode berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dan pembangunan nasional. Tiap periode LPJK diharapkan mampu memberikan sumbangsih masukan dan sebagai pengalaman untuk instrustri konstruksi kedepan menjadi lebih baik. •

Hasil nyata perbaikan yang dapat dilihat saat ini adalah dengan dikembangkan Sertifikat dalam bentuk Elektronik sesuai yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 06/SE/M/2019 tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan dalam Bentuk Elektronik.

Banyak hal yang disampaikan oleh beliau, terakhir menyampaikan Selamat Dirgahayu LPJK ke -21 semoga cita-cita luhur kita semua dalam membangun jasa konstruksi yang handal, kokoh dan berdaya saing demi kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Esa,  Aamiin.

Categories
Kegiatan APPAKSI

Dirgahayu RI – 75

Seluruh Dewan Kehormatan, Dewan Pembina dan Badan Pengurus APPAKSI serta Seluruh Anggota APPAKSI Mengucapkan Dirgahayu RI ke 75,Jayalah Negeriku ,Jayalah Bangsaku, INDONESIA MAJU

Categories
Info Rantai Pasok

Proyek Padat Karya

 smn  0 Comments

JAKARTA- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan Kementerian PUPR mendesain penciptaan lapangan pekerjaan melalui proyek padat karya tunai dan reguler. 

“Penciptaan lapangan kerja, pertama, memang kita mendesain proyek padat karya dengan anggaran sebesar Rp11,6 triliun,” ujar Menteri PUPR.

Nilai sebesar Rp11,6 triliun itu, menurut Menteri PUPR, dikerjakan melalui pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi, pengendalian banjir, drainase-drainase baik di perkotaan maupun di perdesaan, infrastruktur perdesaan, untuk Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), yang sudah didesain semua dan sekarang sudah ada pekerjaan di lapangan.

“Beberapa sudah berjalan dengan total penyerapan pekerja yang kami hitung sekitar 595.000 orang. Lama bekerja antara 30 sampai 100 hari per orang khusus padat karya tunai,” imbuh Menteri PUPR.

Lebih lanjut, Menteri PUPR juga sampaikan telah meng-create lagi pekerjaan-pekerjaan yang reguler, seperti di bendungan dan di jalan raya, kemudian di rehabilitasi irigasi.

“Yang direntang tadi bukan bendungan tetapi jaringan irigasi. Besar, karena itu irigasi primer. Tapi kami minta untuk sementara 1-2 bulan ke depan ini pakai tenaga manusia dulu,” terang Menteri PUPR.

Menurut Menteri PUPR, walaupun nanti agak mundur penyelesaiannya tapi tidak apa-apa, itu untuk tenaga manusia dulu yang ada di 2.865 lokasi. Ia menambahkan jadi tidak hanya irigasi saja, namun di semua sektor Kementerian PUPR.

Selain padat karya yang Rp11,6 triliun tadi, Menteri PUPR sampaikan telah meng–create di 2.865 lokasi dan setelah dihitung menyerap sekitar 78.000 orang lagi, itu tambahannya. 

Mungkin nanti, lanjut Menteri PUPR, akan agak sedikit terlambat tapi enggak apa-apa, asal bisa menciptakan lapangan kerja.

“Jadi nanti selain 595.000 orang padat karya, ada tambahan lagi 78.000 orang pekerja dari pekerjaan infrastruktur di Kementerian PUPR,” pungkas Menteri PUPR. (bn/69)

Categories
LPJK - N

Anggaran PUPR dialihkan 44 T, untuk Pademi Corona

Semarang – 

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dialihkan Rp 44 triliun untuk penanganan Pandemi Corona sehingga ada beberapa pekerjaan molor. Namun ada 4 fokus pembangunan yang terus berjalan di masa pandemi.

Hal itu diungkapkan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat meninjau lokasi pembangunan kampus baru Politeknik PU di Kota Semarang. Ia mengatakan Dipa Kemntrian PUPR 2020 adalah Rp 120 triliun dan untuk menangani pandemi maka ada refocusing sebesar Rp 44 triliun.

“Prioritas kan untuk menangani pandemi makanya dipotong Rp 44 T,” kata Basuki, Kamis (11/6/2020).

Sedangkan untuk prioritas pembangunan, lanjut Basuki, ada 4 hal. 
Pertama, padat karya dengan anggaran Rp 11,6 triliun antara lain untuk irigasi, jalan perumahan, air minum, dan sanitasi.
“Kami di PU ini prioritasnya padat karya, kami punya 11,6 T untuk padat karya baik diirigasi, jalan, perumahan, air minum, sanitasi. Itu akan meng-create kurang lebih 605 ribu pekerja selama 3 bulan. Sudah mulai kerja ini, sudah mulai jalan, progresnya sudah 15 persen,” jelasnya.


Kedua, pariwisata karena sektor tersebut yang akan cepat pulih ketika pandemi berakhir. Ada lima destinasi yang jadi prioritas.
“Prioritas kedua 5 destinasi wisata itu prioritas, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Itu tidak disentuh oleh penghematan, masih jalan terus karena antisipasinya setelah pandemi selesai yang lebih cepat rebound itu pariwisata,” ujarnya.

Ketiga, menunda pekerjaan-pekerjaan reguler selama 2 sampai 3 bulan. Salah satu contoh yaitu Irigasi di Indramayu yang ditunda 3 bulan.

“Jadi seperti irigasi direntang Indramayu itu juga 3 bulan. Ini saya minta alat beratnya dipinggirkan dulu selama 2-3 bulan,” katanya.

Keempat, adalah Food estate karena Basuki menyebut FAO sudah menyampaikan potensi adanya kekeringan dan krisis pangan sehingga perlu disiapkan untuk pangan. Hari ini sebenarnya Basuki mendampingi Presiden meninjau food estate di Kalimantan.
“Keempat, food estate. Sekali lagi, ini sebetulnya ke Kalimantan untuk melihat food estate, untuk mengembangkan sawah. FAO menyampaikan bahwa akan ada kekeringan dan krisis pangan ke depan,” jelas Basuki.


Meski ada refocusing, Basuki menegaskan tidak ada proyek yang dihentikan, hanya tertunda.
“Itu program prioritas kami yang terus kita jalankan, selain pembangunan lainnya. jadi tidak ada pembangunan yang dibatalin, yang ada ditunda. Jadi multiyear, dijereng, kayak tol ini kami akan meresmikan 4 ruas tol pada Juli ini,” tegasnya.

sumber berita :kementerian puprmenteri puprbasuki hadimuljonobirojatengdiy