Categories
Info Rantai Pasok Info Regulasi Badan Usaha

Sosialisasi Pencatatan Sumberdaya Alat dan Material

PENGUNDANGAN PERMEN PUPR TENTANG PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

Lihat pada Tayangan dari Ibu DR.Indah Permatasari ,SE,MM

Paparan ibu yola sosialisasi permen pencatatan sdmpk from gatot sudjito

Categories
Info Regulasi Badan Usaha

Menteri Basuki Lantik Pengurus LPJKN Periode 2021-2024

Penandatanganan Naskah Pelantikan Pengurus LPJK-N periode 2021 – 2024

Jakarta – Setelah melalui serangkaian seleksi dan uji kepatutan, pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2021-2024 telah ditetapkan. Pelantikan 7 pengurus terpilih dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (22/12/2020).

Tujuh pengurus LPJKN yang dilantik adalah Syarif Burhanuddin, dari unsur Asosiasi Profesi A2K4-Indonesia; Taufik Widjoyono, dari unsur Asosiasi Profesi HPJII; Agus Gendroyono, dari unsur Asosiasi Badan Usaha GAPENSI; Agus Taufik Mulyono, dari unsur Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada (UGM); Tri Widjajanto, dari unsur Asosiasi Badan Usaha GAPEKSINDO; Ludy Eqbal Almuhamadi, dari unsur Asosiasi Profesi ASTEKINDO; Manlian Ronald Adventus, dari unsur Pakar Kementerian PUPR.

Menteri Basuki dalam sambutannya menyampaikan LPJKN memiliki peran penting dalam perkembangan jasa konstruksi di Indonesia. Pengurus LPJK yang baru dilantik harus dapat melihat kebutuhan masyarakat jasa konstruksi, khususnya dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh Pemerintah. “Sekarang tuntutan kita adalah dengan Undang- Undang Cipta Kerja adalah memudahkan orang berusaha, dari sektor konstruksi khususnya. Bagaimana peran LPJK untuk bisa meningkatkan peran serta jasa kontruksi dalam perekonomian di Indonesia,” kata Menteri Basuki.

LPJK kedepan merupakan Lembaga Non Struktural di bawah Kementerian PUPR yang akan menjalankan sebagian tugas Pemerintah fokus pada penguatan pelaksanaan teknis jasa konstruksi, tidak hanya registrasi dan akreditasi, namun juga penetapan penilai ahli, penyetaraan tenaga kerja asing serta pengelolaan program keprofesian berkelanjutan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 9/PRT/M/2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), yang menjadi titik tolak perubahan tata kelola lembaga yang nantinya akan bertanggungjawab penuh kepada Menteri PUPR.

”Kementerian PUPR siap bekerja sama dan saya mohon untuk bekerja secara profesional, karena saya mengganggap bapak-bapak pengurus LPJK merupakan pakarnya jasa konstruksi,” tutur Menteri Basuki.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki mengucapkan terima kasih kepada pengurus LPJK lama yang selama ini telah menjadi mitra Kementerian PUPR dalam mengembangkan jasa konstruksi nasional. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada DPR RI dan Panitia Seleksi yang telah melakukan penyaringan ketat dari 27 orang menjadi 14 orang dan akhirnya terpilih 7 orang sebagai Pengurus LPJK periode 2021 – 2024. Pembentukan pengurus LPJK periode 2021 – 2024 dilaksanakan oleh Tim Panitia Seleksi yang dibentuk melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 489/KTPS/M/2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengurus LPJK Periode 2021 – 2024, yang terdiri dari Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penilai Pengurus.

Hadir dalam pelantikan Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo dan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PUPR. (Tri)

Sumber : Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#SigapMembangunNegeri

Categories
Info Regulasi Badan Usaha

Peraturan Registrasi Jasa Pelaksana Konstruksi

Categories
LPJK - N

selamat HUT – LPJK -21

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional mengadakan acara HUT LPJK ke-21 dengan meriah dihadiri kurang lebih 510 peserta secara virtual mengingat pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai, Acara ini digelar pada hari minggu 09 Agustus 2020 yang dihadiri oleh unsur pemerintah dalam hal ini Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Unsur Perguruan tinggi, Dewan Pengawas LPJK, Pengurus LPJK Nasional, Pengurus LPJK Provinsi, Unsur Pengarah USBU, Unsur Pengarah USTK, Bapel LPJK Nasional, Asosiasi Profesi, Asosiasi Perusahaan dan masyrarakat jasa konstruksi lainnya secara virtual melalui aplikasi Video Confrence. Jkt (10/08).

Ketua panitia pelaksana HUT LPJK ke-21 John P Pantouw menyampaikan bahwa tujuan perayaan HUT ke – 21 adalah :

  • Sebagai bentuk syukur atas Capaian yang telah dilaliu LPJK
  • Meningkatkan silaturahmi stakeholder LPJK
  • Moment untuk berkumpul bersama seluruh pengukir sejarah LPJK
  • Pengabdian kepada masyarakat
  • Moment mengumpulkan masukan-masukan dan informasi dalam rangka peyusunan buku 20 tahun  kesempatan ini pula disampaikan rangkaian kegiatan HUT LPJK Ke – 21 diantaranya :
  • Acara Sosial, yaitu telah menyerahkan 3 Hewan Qurban yang mengatasnamakan para muqorib/pengkurban dari Warga Duafa dan Yatim sekitar masjid kantor LPJK dan disalurkan juga untuk masjid dilingkungan kementerian PUPR, Yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2020.
  • Sharing Knowledge, terdiri dari Bincang Tokoh yang menghadirkan para tokoh yang sangat berjasa pada perkembangan dunia jasa konstruksi, dan acara 3 Seri Webinar dengan tema Rantai Pasok, Usaha Konstruksi Berkelanjutan dan New Normal Penyelenggaraan Konstrusi, yang akan dilaksanakan pada tanggal 13, 19, dan 26 Agustus 2020.
  • Award LPJK , yang diberikan kepada  Propinsi untuk kategori Keaktifan pengurus, keaktifan SDM pelaksana dan peningkatan pelayanan selama pandemi covid-19, award juga diberikan kepada uk prestasi yang dicapai oleh Pengurus dan Pegawai LPJK Nasional.
  • Lomba Fotografi, Dokumentasi , Video, dan PostCard , yang diperuntukan untuk Internal  dan ekternal atau masyarakat umum.

Turut hadir Bapak Trisasongko Widianto selaku Dewan Pengawas LPJK Nasional sekaligus Dirjen Bina Konstruksi PUPR secara resmi membuka acara HUT Ke-21  secara virtual.

alam sambutannya Dewan Pengawas LPJK Nasional meyampaikan bahwa Menapaki umur ke 21 tahun, LPJK sebagai sebuah organisasi telah melewati dinamika perkembangan regulasi, teknologi dan inovasi dalam bidang Konstruksi sampai saat ini. Telah mengalami berbagai hambatan, rintangan, dan tantangan yang diharapkan LPJK semakin memperkaya pengalaman kelembagaan dalam mewujudkan visi untuk menjadi “lembaga terkemuka yang bermutu internasional, terpercaya, memiliki keunggulan komparatif dan mampu memberikan pelayanan prima di bidang  Jasa Kontruksi

Disampaikan pula setiap periode kepengurusan LPJK, telah mengukir sejarah dengan melakukan perbaikan terus menerus dalam setiap kepengurusannya. Pengembangan dan program kerja LPJK dalam tiap 5 periode berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dan pembangunan nasional. Tiap periode LPJK diharapkan mampu memberikan sumbangsih masukan dan sebagai pengalaman untuk instrustri konstruksi kedepan menjadi lebih baik. •

Hasil nyata perbaikan yang dapat dilihat saat ini adalah dengan dikembangkan Sertifikat dalam bentuk Elektronik sesuai yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 06/SE/M/2019 tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan dalam Bentuk Elektronik.

Banyak hal yang disampaikan oleh beliau, terakhir menyampaikan Selamat Dirgahayu LPJK ke -21 semoga cita-cita luhur kita semua dalam membangun jasa konstruksi yang handal, kokoh dan berdaya saing demi kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Esa,  Aamiin.

Categories
LPJK - N

Anggaran PUPR dialihkan 44 T, untuk Pademi Corona

Semarang – 

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dialihkan Rp 44 triliun untuk penanganan Pandemi Corona sehingga ada beberapa pekerjaan molor. Namun ada 4 fokus pembangunan yang terus berjalan di masa pandemi.

Hal itu diungkapkan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat meninjau lokasi pembangunan kampus baru Politeknik PU di Kota Semarang. Ia mengatakan Dipa Kemntrian PUPR 2020 adalah Rp 120 triliun dan untuk menangani pandemi maka ada refocusing sebesar Rp 44 triliun.

“Prioritas kan untuk menangani pandemi makanya dipotong Rp 44 T,” kata Basuki, Kamis (11/6/2020).

Sedangkan untuk prioritas pembangunan, lanjut Basuki, ada 4 hal. 
Pertama, padat karya dengan anggaran Rp 11,6 triliun antara lain untuk irigasi, jalan perumahan, air minum, dan sanitasi.
“Kami di PU ini prioritasnya padat karya, kami punya 11,6 T untuk padat karya baik diirigasi, jalan, perumahan, air minum, sanitasi. Itu akan meng-create kurang lebih 605 ribu pekerja selama 3 bulan. Sudah mulai kerja ini, sudah mulai jalan, progresnya sudah 15 persen,” jelasnya.


Kedua, pariwisata karena sektor tersebut yang akan cepat pulih ketika pandemi berakhir. Ada lima destinasi yang jadi prioritas.
“Prioritas kedua 5 destinasi wisata itu prioritas, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Itu tidak disentuh oleh penghematan, masih jalan terus karena antisipasinya setelah pandemi selesai yang lebih cepat rebound itu pariwisata,” ujarnya.

Ketiga, menunda pekerjaan-pekerjaan reguler selama 2 sampai 3 bulan. Salah satu contoh yaitu Irigasi di Indramayu yang ditunda 3 bulan.

“Jadi seperti irigasi direntang Indramayu itu juga 3 bulan. Ini saya minta alat beratnya dipinggirkan dulu selama 2-3 bulan,” katanya.

Keempat, adalah Food estate karena Basuki menyebut FAO sudah menyampaikan potensi adanya kekeringan dan krisis pangan sehingga perlu disiapkan untuk pangan. Hari ini sebenarnya Basuki mendampingi Presiden meninjau food estate di Kalimantan.
“Keempat, food estate. Sekali lagi, ini sebetulnya ke Kalimantan untuk melihat food estate, untuk mengembangkan sawah. FAO menyampaikan bahwa akan ada kekeringan dan krisis pangan ke depan,” jelas Basuki.


Meski ada refocusing, Basuki menegaskan tidak ada proyek yang dihentikan, hanya tertunda.
“Itu program prioritas kami yang terus kita jalankan, selain pembangunan lainnya. jadi tidak ada pembangunan yang dibatalin, yang ada ditunda. Jadi multiyear, dijereng, kayak tol ini kami akan meresmikan 4 ruas tol pada Juli ini,” tegasnya.

sumber berita :kementerian puprmenteri puprbasuki hadimuljonobirojatengdiy

Categories
Info Regulasi Badan Usaha

Info Registrasi Alat

Categories
LPJK - N

Panduan Registrasi alat

https://registrasialat.weebly.com/

Categories
Info Regulasi Badan Usaha Kegiatan APPAKSI

Pembiayaan

Leasing.

Leasing atau sewa-guna-usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Dengan melakukan leasing perusahaan dapat memperoleh barang
modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak lessor.
Melalui pembiayaan leasing perusahaan dapat memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Hal ini sungguh berbeda jika kita mengajukan kredit kepada bank yang memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar. Bagi perusahaan yang modalnya kurang atau menengah, dengan melakukan perjanjian leasing akan dapat membantu perusahaan dalam menjalankan roda kegiatannya. Setelah jangka leasing selesai, perusahaan dapat membeli barang modal yang bersangkutan. Perusahaan yang memerlukan sebagian barang modal tertentu dalam suatu proses produksi secara tibatiba, tetapi tidak mempunyai dana tunai yang cukup, dapat mengadakan perjanjian leasing untuk mengatasinya. Dengan melakukan leasing akan lebih menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana dibanding dengan membeli secara tunai.
Di Indonesia leasing baru dikenal melalui surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan No.KEP-122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, dan No.30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Sejalan dengan perkembangan waktu dan perekonomian Indonesia permasalahan yang melibatkan leasing semakin banyak dan kompleks. Mulai dari jenis leasing yang paling sederhana sampai yang rumit. Perbedaan jenis leasing menyebabkan perbedaan dalam pengungkapan laporan keuangan, perlakuan pajak dan akibatnya pada pajak penghasilan badan akhir tahun. Capital lease dan operating lease sama-sama dikenakan pajak pertambahan nilai, sedangkan untuk operating lease disamping dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23, hal ini karena diperlakukan sebagai sewa menyewa biasa. Biaya-biaya yang berkaitan dengan transaksi lease dianggap sebagai biaya usaha bagi pihak lessee.
Munculnya lembaga leasing merupakan alternatif yang menarik bagi para pengusaha karena saat ini mereka cenderung menggunakan dana rupiah tunai untuk kegiatan operasional perusahaan. Melalui leasing mereka bisa memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal dengan jangka waktu pengembalian antara tiga tahun hingga lima tahun atau lebih. Disamping hal tersebut di atas para
pengusaha juga memperoleh keuntungan-keuntungan lainnya seperti kemudahan dalam pengurusan, dan adanya hak opsi.
Suatu keuntungan lain jika ditinjau dari laporan keuangan fiskal adalah transaksi capital lease diperhitungkan sebagai operational lease pembayaran lease dianggap sebagai biaya mengurangi pendapatan kena pajak. Tetapi tidak begitu halnya jika ditinjau dari segi komersial.
Secara umum leasing artinya Equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pengertian leasing menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP- 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah: ”Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama”.
Equipment Leasing Association di London memberikan definisi leasing sebagai berikut: “Leasing adalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh lessee. Hak pemilikan barang modal tersebut ada pada lessor sedangkan lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan
dalam jangka waktu tertentu”.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pada prinsipnya pengertian leasing terdiri dari beberapa elemen di bawah ini:
1. Pembiayaan perusahaan
2. Penyediaan barang-barang modal
3. Jangka waktu tertentu
4. Pembayaran secara berkala
5. Adanya hak pilih (option right)
6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama
7. Adanya pihak lessor
8. Adanya pihak lessee
Pembiayaan melalui leasing merupakan pembiayaan yang sangat sederhana dalam prosedur dan pelaksanaannya dan oleh karena itu leasing yang digunakan sebagai pembayaran alternatif tampak lebih menarik. Sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan modal bagi perusahaan-perusahaan, maka leasing didukung oleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut:
1. Fleksibel, artinya struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yaitu besarnya pembayaran atau periode lease dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kondisiperusahaan.
2. Tidak diperlukan jaminan, karena hak kepemilikan sah atas aktiva yang di lease serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva yang dilease sudah merupakan jaminan bagi lease itu sendiri.
3. Capital saving, yaitu tidak menyediakan dana yang besar, maksimum hanya menyediakan down payment yang jumlahnya dalam kebiasaan lease tidak terlalu besar, jadi dalam hal ini bisa dikatakan menjadi suatu penghematan modal bagi lessee, yaitu lessee dapat menggunakan modal yang tersedia untuk keperluan lain. Karena leasing umumnya membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan.
4. Cepat dalam pelayanan, artinya secara prosedur leasing lebih sederhana dan relatif lebih cepat dalam realisasi pembiayaan bila dibandingkan dengan kredit investasi bank, jadi tanpa prosedur yang rumit dan hal itu memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk memperoleh mesin-mesin dan peralatan yang mutakhir untuk memungkinkan dibukanya suatu bidang usaha produksi yang baru atau untuk memodernisasi perusahaan.
5. Pembayaran angsuran lease diperlakukan sebagai biaya operasional, artinya pembayaran lease langsung dihitung sebagai biaya dalam penentuan laba rugi perusahaan, jadi pembayarannya dihitung dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak.
6. Sebagai pelindung terhadap inflasi, artinya terhindar dari resiko penurunan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi, yaitu lessee sampai kapan pun tetap membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajibannya.
7. Adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa lease.
8. Adanya kepastian hukum, artinya suatu perjanjian leasing tidak dapat dibatalkan dalam keadaan keuangan umum yang sangat sulit, sehingga dalam keadaan keuangan atau moneter yang sesulit apapun perjanjian leasing tetap berlaku.
9. Terkadang leasing merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan, terutama perusahaan ekonomi lemah, untuk dapat memodernisasi pabriknya.

Categories
Info Regulasi Badan Usaha Kegiatan APPAKSI

program kerja

     Rencana Kerja APPAKSI  tahun 2020 – 2024
ABidang Organisasi dan Kelembagaan  
1.Mengajak rekanan perusahaan2 daerah yang  potensial untuk menjadi   anggota APPAKSI
2.Perpanjangan Kartu Tanda Anggota APPAKSI di buat di Pusat.
3.Kordinasi rutin BP dan Dewan Kehormatan secara rutin.
4.Mempromosikan APPAKSI keperusahaan2 pengelola Alat Konstruksi (Pemilik alat,Sub Kontraktor )untuk menjadi anggota 5.Memotivasi anggota yang kurang aktip agar dapat mengetahui acara2 Yang di selenggarakan da diajak mengikuti kegiatan2 tersebut.  
6.Iuran Keanggotaan di diadakan penagihan  secara baik.   7.Peningkatan Organisasi dan ke sekretariatan  
BBidang Hukum.
1.Menginventarisasikan / Mengkaji Undang2 / Peraturan yang        mempengaruhi usaha APPAKSI.                                                   
2. Memperjuangkan pembebasan Bea Balik Nama A 2 B dan
    Pajak Alat Berat (BBN KB dan PKB )        
3. Memperjuangkan kepada instansi terkait agar semua kontraktor asing  menggunakan A2 B milik anggota APPAKSI dan Registrasi Alat  
4 Berat Milik Kontraktor Asing Apabila masuk Indonesia dengan       perijinan  khusus.                
5. Adanya pedoman Standarisasi Kontrak yang aman untuk anggota APPAKSI.

CBidang Informasi bursa Alat     
1.Menghimpun informasi kepada anggota dan
   pengguna A2B yang hendak menjual / membeli Peralatan Berat / Alat    Konstruksi                            
2.Menghimpun informasi tentang:    
– Harga alat baru / bekas ( dalam/luar negeri )
           – Harga  komponen /sukucadang
           – Data workshop ,Agen / distributor.
           – Menyusun pedoman harga sewa alat secara  berkala.       3.Mengefektipkan Web Site “APPAKSI” dan Majalah Info Alat

D Tehnologi dan Peralatan       
1.
Memberikan informasi /pengetahuan tentang peralatan kepada anggota        
2. Membina hubungan dengan asosiasi yang terkait di dalam/luar     negeri,untuk  tukar menukar  pengalaman dan informasi tehnologi peralatan                      
3 Menyelenggarakan seminar2 yang berkaitan dengan tehnologi peningkatan produktivitas peralatan.                                              4.Hubungan baik dengan agen / distributor Alat  untuk info tehnologi yang terbaru.                                            
5.Meningkatkan profesionalisme bidang Manajemen pengelolaan alat berat/alat konstruksi.

EBidang Informasi Pasar /  Proyek ,  
1.Mendata kepemilikan alat yang di miliki oleh anggota APPAKSI dengan       menerapkan Registrasi Alat Berat. ( WEB SITE APPAKSI  ON LINE)                            
2.Menghimpun informasi tentang peluang pasar secara dini dan di      informasikan ke anggota.                                          
3.Memantau perkembangan iklim lingkungan usaha                      
FBidang Kelembagaan.  
1.Menggalang kerja sama dengan asosiasi lain   
– APBI. (Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia)    
– IMA. (Indonesian Mining Association)    
– PAABI (Perhimpunan Agen Tunggal Alat2 Besar Ind)    
– ASPINDO (Asosiasi Pertambangan Indonesia)
– HINABI (dan pihak terkait dalam       menciptakan iklim usaha yang kondusif.                                               
2.Mengadakan kerja sama dengan  asosiasi sejenis yang berada di luar Negeri.          
GBidang Diklat / Sertifikasi    
1.Memperjuangkan Perubahan SBU Baru ke LPJK sesuai dengan Kompetensi APPAKSI                                          
2.Mengadakan kerjasama dengan pemerintah dan swasta dalam hal DIKLAT untuk: Tenaga Operator,Mekanik dan Pengawas.                                    
3.Menyelenggarakan DIKLAT untuk tenaga operator dan mekanik. 4.Menyiapkan Asosiasi Profesi (embrio) untuk membentuk LSP ( Lembaga Sertifikasi Profesi ) yang dapat menerbitkan SKA,dan SKTK  
HBidang Perkebunan dan Kehutanan   

1.Kontraktor Perkebunan yang padat alat
2.Menggali Info /  potensi Perkebunan di setiap Wilayah dan Peluang Usaha        untuk anggota APPAKSI  
IBidang Pertambangan.
1. Pendekatan kontraktor2 Tambang skala besar untuk masuk ke APPAKSI   
2. Kajian pola sertifikasi Peralatan Berat untuk Tambang yang di kelola Asing
3. Meng adobe System Sertifikasi Tenaga Ahli di Tambang untuk
pengembangan SDM Anggota APPAKSI.

JBidang Konstruksi   
1.Memelajari perolehan proyek secara online dengan memperoleh        Informasi pasar yang potensial           
2.Pembelajaran Metode  Kerja Konstruksi yang efisien ndukung Pricing.    
3.Standarisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk          Peralatan Anggota APPAKSI.
 4.Seminar2 dan Pelatihan terkait Manajemen Peralatan yang          menggunakan system modernisasi dengan aplikasi2 untuk Konstruksi                
GS 2020
Categories
LPJK - N

Bergabung dengan APPAKSI

Persyaratan Untuk Menjadi Anggota APPAKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APPAKSI, Persyaratan menjadi anggota adalah sebagai berikut  :

Anggota APPAKSI terdiri dari  :

Anggota  APPAKSI yaitu  : Pemilik Perorangan Badan Usaha milik Swasta, milik Negara, milik Daerah yang berbentuk Badan Hukum yang bergerak sebagai Kontraktor serta memiliki dan mengelola dan menggunakan Alat Berat/Alat Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi baik yang aktif dalam pekerjaan : Sipil, Heavy Lifting and Heavy transportasion,  Arsitektur dan lain-lain ataupun yang menyewakan Alat Berat/Alat Konstruski dan Suplier Alat Maupun Suku Cadang dengan melaksanakan ketentuan yang berlaku  serta bersedia memenuhi kewajiban sesuai dengan AD/ART.

Kewajiban untuk menjadi Anggota APPAKSI :

 1.Mengisi formulir pendaftaran dengan menyertakan lampiran lampiran  
     yang diminta.
Surat Permohonan dilampirkan.
a.Akte Pendirian Perusahaan,
b.Akte Hukum dan Ham,
c.Surat Ijin Usaha.
d.NPWP  Perusahaan
e.Daftar Peralatan yang dimiliki.
f. Menyerahkan 2 (dua) lembar Pas Foto Direksi Ukuran 4 X 3 Cm .
2.Membayar Uang Pendaftaran sebesar  sesuai ketentuan.

3.Membayar Iuran Tahunan sebesar yang ditetapkan dalam ADART ke Rekenig APPAKSI di BCA.  261 3000 224.