Categories
Uncategorized

selamat HUT – LPJK -21

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional mengadakan acara HUT LPJK ke-21 dengan meriah dihadiri kurang lebih 510 peserta secara virtual mengingat pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai, Acara ini digelar pada hari minggu 09 Agustus 2020 yang dihadiri oleh unsur pemerintah dalam hal ini Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Unsur Perguruan tinggi, Dewan Pengawas LPJK, Pengurus LPJK Nasional, Pengurus LPJK Provinsi, Unsur Pengarah USBU, Unsur Pengarah USTK, Bapel LPJK Nasional, Asosiasi Profesi, Asosiasi Perusahaan dan masyrarakat jasa konstruksi lainnya secara virtual melalui aplikasi Video Confrence. Jkt (10/08).

Ketua panitia pelaksana HUT LPJK ke-21 John P Pantouw menyampaikan bahwa tujuan perayaan HUT ke – 21 adalah :

  • Sebagai bentuk syukur atas Capaian yang telah dilaliu LPJK
  • Meningkatkan silaturahmi stakeholder LPJK
  • Moment untuk berkumpul bersama seluruh pengukir sejarah LPJK
  • Pengabdian kepada masyarakat
  • Moment mengumpulkan masukan-masukan dan informasi dalam rangka peyusunan buku 20 tahun  kesempatan ini pula disampaikan rangkaian kegiatan HUT LPJK Ke – 21 diantaranya :
  • Acara Sosial, yaitu telah menyerahkan 3 Hewan Qurban yang mengatasnamakan para muqorib/pengkurban dari Warga Duafa dan Yatim sekitar masjid kantor LPJK dan disalurkan juga untuk masjid dilingkungan kementerian PUPR, Yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2020.
  • Sharing Knowledge, terdiri dari Bincang Tokoh yang menghadirkan para tokoh yang sangat berjasa pada perkembangan dunia jasa konstruksi, dan acara 3 Seri Webinar dengan tema Rantai Pasok, Usaha Konstruksi Berkelanjutan dan New Normal Penyelenggaraan Konstrusi, yang akan dilaksanakan pada tanggal 13, 19, dan 26 Agustus 2020.
  • Award LPJK , yang diberikan kepada  Propinsi untuk kategori Keaktifan pengurus, keaktifan SDM pelaksana dan peningkatan pelayanan selama pandemi covid-19, award juga diberikan kepada uk prestasi yang dicapai oleh Pengurus dan Pegawai LPJK Nasional.
  • Lomba Fotografi, Dokumentasi , Video, dan PostCard , yang diperuntukan untuk Internal  dan ekternal atau masyarakat umum.

Turut hadir Bapak Trisasongko Widianto selaku Dewan Pengawas LPJK Nasional sekaligus Dirjen Bina Konstruksi PUPR secara resmi membuka acara HUT Ke-21  secara virtual.

alam sambutannya Dewan Pengawas LPJK Nasional meyampaikan bahwa Menapaki umur ke 21 tahun, LPJK sebagai sebuah organisasi telah melewati dinamika perkembangan regulasi, teknologi dan inovasi dalam bidang Konstruksi sampai saat ini. Telah mengalami berbagai hambatan, rintangan, dan tantangan yang diharapkan LPJK semakin memperkaya pengalaman kelembagaan dalam mewujudkan visi untuk menjadi “lembaga terkemuka yang bermutu internasional, terpercaya, memiliki keunggulan komparatif dan mampu memberikan pelayanan prima di bidang  Jasa Kontruksi

Disampaikan pula setiap periode kepengurusan LPJK, telah mengukir sejarah dengan melakukan perbaikan terus menerus dalam setiap kepengurusannya. Pengembangan dan program kerja LPJK dalam tiap 5 periode berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dan pembangunan nasional. Tiap periode LPJK diharapkan mampu memberikan sumbangsih masukan dan sebagai pengalaman untuk instrustri konstruksi kedepan menjadi lebih baik. •

Hasil nyata perbaikan yang dapat dilihat saat ini adalah dengan dikembangkan Sertifikat dalam bentuk Elektronik sesuai yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 06/SE/M/2019 tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan dalam Bentuk Elektronik.

Banyak hal yang disampaikan oleh beliau, terakhir menyampaikan Selamat Dirgahayu LPJK ke -21 semoga cita-cita luhur kita semua dalam membangun jasa konstruksi yang handal, kokoh dan berdaya saing demi kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Esa,  Aamiin.

Categories
Uncategorized

Proyek Padat Karya

 smn  0 Comments

JAKARTA- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan Kementerian PUPR mendesain penciptaan lapangan pekerjaan melalui proyek padat karya tunai dan reguler. 

“Penciptaan lapangan kerja, pertama, memang kita mendesain proyek padat karya dengan anggaran sebesar Rp11,6 triliun,” ujar Menteri PUPR.

Nilai sebesar Rp11,6 triliun itu, menurut Menteri PUPR, dikerjakan melalui pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi, pengendalian banjir, drainase-drainase baik di perkotaan maupun di perdesaan, infrastruktur perdesaan, untuk Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), yang sudah didesain semua dan sekarang sudah ada pekerjaan di lapangan.

“Beberapa sudah berjalan dengan total penyerapan pekerja yang kami hitung sekitar 595.000 orang. Lama bekerja antara 30 sampai 100 hari per orang khusus padat karya tunai,” imbuh Menteri PUPR.

Lebih lanjut, Menteri PUPR juga sampaikan telah meng-create lagi pekerjaan-pekerjaan yang reguler, seperti di bendungan dan di jalan raya, kemudian di rehabilitasi irigasi.

“Yang direntang tadi bukan bendungan tetapi jaringan irigasi. Besar, karena itu irigasi primer. Tapi kami minta untuk sementara 1-2 bulan ke depan ini pakai tenaga manusia dulu,” terang Menteri PUPR.

Menurut Menteri PUPR, walaupun nanti agak mundur penyelesaiannya tapi tidak apa-apa, itu untuk tenaga manusia dulu yang ada di 2.865 lokasi. Ia menambahkan jadi tidak hanya irigasi saja, namun di semua sektor Kementerian PUPR.

Selain padat karya yang Rp11,6 triliun tadi, Menteri PUPR sampaikan telah meng–create di 2.865 lokasi dan setelah dihitung menyerap sekitar 78.000 orang lagi, itu tambahannya. 

Mungkin nanti, lanjut Menteri PUPR, akan agak sedikit terlambat tapi enggak apa-apa, asal bisa menciptakan lapangan kerja.

“Jadi nanti selain 595.000 orang padat karya, ada tambahan lagi 78.000 orang pekerja dari pekerjaan infrastruktur di Kementerian PUPR,” pungkas Menteri PUPR. (bn/69)

Categories
Uncategorized

Anggaran PUPR dialihkan 44 T, untuk Pademi Corona

Semarang – 

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dialihkan Rp 44 triliun untuk penanganan Pandemi Corona sehingga ada beberapa pekerjaan molor. Namun ada 4 fokus pembangunan yang terus berjalan di masa pandemi.

Hal itu diungkapkan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat meninjau lokasi pembangunan kampus baru Politeknik PU di Kota Semarang. Ia mengatakan Dipa Kemntrian PUPR 2020 adalah Rp 120 triliun dan untuk menangani pandemi maka ada refocusing sebesar Rp 44 triliun.

“Prioritas kan untuk menangani pandemi makanya dipotong Rp 44 T,” kata Basuki, Kamis (11/6/2020).

Sedangkan untuk prioritas pembangunan, lanjut Basuki, ada 4 hal. 
Pertama, padat karya dengan anggaran Rp 11,6 triliun antara lain untuk irigasi, jalan perumahan, air minum, dan sanitasi.
“Kami di PU ini prioritasnya padat karya, kami punya 11,6 T untuk padat karya baik diirigasi, jalan, perumahan, air minum, sanitasi. Itu akan meng-create kurang lebih 605 ribu pekerja selama 3 bulan. Sudah mulai kerja ini, sudah mulai jalan, progresnya sudah 15 persen,” jelasnya.


Kedua, pariwisata karena sektor tersebut yang akan cepat pulih ketika pandemi berakhir. Ada lima destinasi yang jadi prioritas.
“Prioritas kedua 5 destinasi wisata itu prioritas, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Itu tidak disentuh oleh penghematan, masih jalan terus karena antisipasinya setelah pandemi selesai yang lebih cepat rebound itu pariwisata,” ujarnya.

Ketiga, menunda pekerjaan-pekerjaan reguler selama 2 sampai 3 bulan. Salah satu contoh yaitu Irigasi di Indramayu yang ditunda 3 bulan.

“Jadi seperti irigasi direntang Indramayu itu juga 3 bulan. Ini saya minta alat beratnya dipinggirkan dulu selama 2-3 bulan,” katanya.

Keempat, adalah Food estate karena Basuki menyebut FAO sudah menyampaikan potensi adanya kekeringan dan krisis pangan sehingga perlu disiapkan untuk pangan. Hari ini sebenarnya Basuki mendampingi Presiden meninjau food estate di Kalimantan.
“Keempat, food estate. Sekali lagi, ini sebetulnya ke Kalimantan untuk melihat food estate, untuk mengembangkan sawah. FAO menyampaikan bahwa akan ada kekeringan dan krisis pangan ke depan,” jelas Basuki.


Meski ada refocusing, Basuki menegaskan tidak ada proyek yang dihentikan, hanya tertunda.
“Itu program prioritas kami yang terus kita jalankan, selain pembangunan lainnya. jadi tidak ada pembangunan yang dibatalin, yang ada ditunda. Jadi multiyear, dijereng, kayak tol ini kami akan meresmikan 4 ruas tol pada Juli ini,” tegasnya.

sumber berita :kementerian puprmenteri puprbasuki hadimuljonobirojatengdiy

Categories
Uncategorized

Panduan Registrasi alat

https://registrasialat.weebly.com/

Categories
Uncategorized

Bergabung dengan APPAKSI

Persyaratan Untuk Menjadi Anggota APPAKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APPAKSI, Persyaratan menjadi anggota adalah sebagai berikut  :

Anggota APPAKSI terdiri dari  :

Anggota  APPAKSI yaitu  : Pemilik Perorangan Badan Usaha milik Swasta, milik Negara, milik Daerah yang berbentuk Badan Hukum yang bergerak sebagai Kontraktor serta memiliki dan mengelola dan menggunakan Alat Berat/Alat Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi baik yang aktif dalam pekerjaan : Sipil, Heavy Lifting and Heavy transportasion,  Arsitektur dan lain-lain ataupun yang menyewakan Alat Berat/Alat Konstruski dan Suplier Alat Maupun Suku Cadang dengan melaksanakan ketentuan yang berlaku  serta bersedia memenuhi kewajiban sesuai dengan AD/ART.

Kewajiban untuk menjadi Anggota APPAKSI :

 1.Mengisi formulir pendaftaran dengan menyertakan lampiran lampiran  
     yang diminta.
Surat Permohonan dilampirkan.
a.Akte Pendirian Perusahaan,
b.Akte Hukum dan Ham,
c.Surat Ijin Usaha.
d.NPWP  Perusahaan
e.Daftar Peralatan yang dimiliki.
f. Menyerahkan 2 (dua) lembar Pas Foto Direksi Ukuran 4 X 3 Cm .
2.Membayar Uang Pendaftaran sebesar  sesuai ketentuan.

3.Membayar Iuran Tahunan sebesar yang ditetapkan dalam ADART ke Rekenig APPAKSI di BCA.  261 3000 224.




Categories
Uncategorized

Pekerjaan Mekanikal

        MK001Instalasi Mekanikal dan Elektrikal   Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner),
Pemanas dan Ventilasi
        Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawataan yang meliputi pemanasan elektrik maupun non- elektrik, ventilasi, lemari pendingin, atau peralatan AC, pekerjaan ducting dan pekerjaan metal lembaran yang dilakukan secara terintegrasi dari pekerjaan tersebut.  
  MK002  Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya  Pekerjaan pelaksana pemasangan dab perawatan yang meliputi:     1 Sistem perpipaan utama air panas dan dingin, instalasi sprinkler, pipa air kotor, pipa air drain;    2. Perlengkapan sprinkler; dan    3.Sistem pemadam kebakaran..
  MK003  Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan  Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan pipa untuk gas, oksigen, di rumah sakit dan peralatan pengoperasian gas lainnya

Categories
Uncategorized

Undang2 No 28 tahun 2009

(Cuplikan )

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Bagian Kedua Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 3

(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

 (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. kereta api; b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; www.hukumonline.com 8 / 89 c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pasal 4 (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. Pasal 5 (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alatalat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut: a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

 (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

(5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

(6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

 (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor: a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi; c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama; d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama; e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor; f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan www.hukumonline.com 9 / 89 g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

(8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor: a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor; b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

(9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. (10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun. Pasal 6

 (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

 a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

(3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

(4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

(5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 7 (1) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9). (2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. (3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. (4) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daera

Categories
Info Rantai Pasok Uncategorized

presentasi Rantai Pasok